Home

KONGRES II PENGHUNI RUMAH SUSUN INDONESIA — K A P P R I (apartemen.or.id)

Leave a comment

Untuk versi PDF silakan diunduh dengan klik/tap disini: KONGRES-RUSUN-INDONESIA-2016

via KONGRES II PENGHUNI RUMAH SUSUN INDONESIA — K A P P R I (apartemen.or.id)

Kesulitan Hukum Pembeli Rusun, Pemerintah Belum Hadir

Leave a comment

Jakarta, 13 Mei 2016

Kesulitan Hukum yang dialami para pembeli Rusun timbul akibat dari hal-hal berikut:

  1. Pada saat membeli Rusun, umumnya para Pembeli buta sekali terhadap Undang-undang atau Hukum yang berlaku terhadap Rumah Susun.
  2. Para pembeli menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau PPJB menyimpang yang mengandung banyak klausul baku yang sebenarnya dilarang oleh UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena pembeli telah  menandatangani PPJB yang panjang lebar, tulisan kecil, didesak kenaikan harga, dan tidak boleh dibawa pulang, akibatnya Penjual selalu memakai PPJB itu sebagai alat paksa kepada para pembeli. Akibat selanjutnya para pembeli menjadi terhalang untuk menjalankan haknya sebagai Konsumen.PPJB yang benar harusnya tidak mengandung peraturan maupun sanksi-sanksi tentang Hal Hal yang berhubungan penghunian maupun pengelolaan Rusun Nantinya. PPJB yang menyimpang sebenarnya batal Demi Hukum, namun yang Demikian itupun para pembeli tidak tahu.
  3. Karena para Pembeli buta Hukum, mereka tidak tahu bahwa wajib berhimpun dalam Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun atau PPPSRS Seperti tertera pada Pasal 74 ayat (1) UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
    Dalam UU itu PPPSRS diberi status Badan Hukum, sebagai representasi yang sah secara Hukum  dari seluruh Pemilik dan Penghuni, untuk menjalankan segala sesuatunya untuk Kepentingan Bersama, diluar Rapat Umum Anggota. Jadi terdapat kekosongan dalam kesadaran Hukum tentang Rumah Susun di kalangan para pembeli.
  4. Ketidak Sadaran Hukum para pembeli ini dimanfaatkan oleh penjual Rusun atau pelaku pembangunan Dengan cara sbb:a. Meski Pasal 75 ayat (1) UU 20 tahun 2011 mengatakan bahwa elaku pembangunan wajib memfasilitasi Terbentuknya PPPSRS , hanya memfasilitasi, tetapi ia malah membentuk dan menguasai PPPSRS yang dibentuk secara diluar prosedur Hukum, tetapi menjadi kenyataan yang berlangsung puluhan tahun dan diakui para pemilik.
    b. Pelaku pembangunan MEMBUAT aturan tata tertib Rapat Umum, menyelenggarakan Rapat Umum anggota dan mengesahkan AD dan ART padahal secara Hukum yang boleh menyelenggarakan Rapat Umum Pembentukan PPPSRS hanyalah para pemilik yang sekaligus sebagai Penghuni Rusun. Para Penghuni non pemilik oleh UU tidak diberikan hak suara memilih dan dipilih dalam Rapat Pembentukan PPPSRS karena mereka bukan pemilik.
    Pelaku pembangunan atau penjual, apabila masih punya unit yang belum dijual secara Hukum ia hanya ber-status pemilik atas unit nya. Seperti halnya para pembeli. Tidak Ada Pasal yang mengatakan Bahwa penjual boleh membentuk PPPSRS karena hak suaranya hanya satu.
    c. Yang menyedihkan lagi, Pemda DKI Jakarta melalui tangan Dinas Perumahan dan Gedung mengesahkan dan mengakui adanya PPPSRS, tata tertib Rapat Umum dan AD ART bentukan penjual atau pelaku pembangunan yang nyata-nyata merugikan posisi Hukum para pembeli.
    Pengesahan Pemda ini selalu menjadi senjata pamungkas bagi penjual Rusun atau pelaku pembangunan bila Ada pembeli yang melakukan protes kepadanya.
    d. Dalam AD ART yang disahkan itu mengandung tiga penyimpangan UU yang sangat nyata yaitu:
    Satu. Kepemilikan hak suara dalam Rapat Umum didasarkan atas Nilai Perbandingan Proporsional atau NPP. Dengan demikian siapa yang kaya, banyak punya unit memiliki hak suaranya  lebih dari yang punya hanya satu unit. Ini berlawanan dengan Perpu No. 1 Tahun 2014 serta UU No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan dimana azas pokok pemilihan adalah langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. UU Pemilihan Tidak melihat banyaknya harta seseorang dalam hak pilih. Hak pilih seseorang yang benar adalah berdasar Satu Nama Satu Hak Suara. Ini dapat dilihat pada Perpu No 1 Tahun 2014 serta dalam UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.
    Dua. Penggunaan hak suara dapat diwakilkan dengan cara memberi Surat Kuasa. Ini juga berlawanan dengan ketentuan dalam UU Pemilihan, dimana Pemilik Hak Pilih harus datang sendiri ke bilik suara bila ingin menggunakan hak pilih nya.
    Tiga. Penyelewengan Hukum atas Pasal 74 ayat(1) UU No 20 Tahun 2011 yang berbunyi ” Pemilik Sarusun wajib membentuk PPPSRS” dengan menambahkan kata” terutama” didepan kalimat asli ayat tersebut menjadi “Terutama pemilik Sarusun wajib membentuk PPPSRS”. Dengan Penambahan kata “terutama” itu akibatnya siapa saja wajib membentuk PPPSRS.
    Empat. Keadaan lemahnya posisi Hukum para pembeli ini lebih diberatkan lagi dengan Aksi penjual untuk menunda pemecahan sertifikat kepemilikan untuk memungkinkan dibuatnya Akte Jual Beli yang Kemudian harus disusul Balik Nama kepemilikan. Dan karena mundurnya pemindahan hak ini kemudian pelaku pembangunan masih bisa mendaftarkan Rusun yang telah dilunasi para pembeli, sebagai miliknya dalam penghitungan asset dalam laporan keuangan dalam Penawaran Umum Perdana maupun Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Karena tertundanya pengalihan hak milik (dalam sertfikat) yang sangat mungkin disengaja penjual, pembeli yang telah bayar lunas dikatakan bukan pemilik.  Karena tidak memiliki sertifikat. KUH Perdata mengatakan bahwa pembeli yang telah membayar lunas barang yang dibeli ia dinyatakan sebagai pemilik sah atas barang yang dibeli. Ini merujuk pada KUH Perdata Pasal 1474, 1475, 1477, 1482.
  5. Para Pemilik telah MEMBUAT protes dan minta kebenaran ditegakkan tetapi sampai sekarang belum berhasil karena Pemerintah belum membantu dan tetap mengakui pelaku pembangunan sebagai pemilik PPPSRS serta tata tertib Rapat serta AD ART yang dibuat pelaku pembangunan.
  6. Para pemilik yang sadar Hukum berupaya dengan keras membentuk PPPSRS secara taat Hukum, tetapi sampai sekarang belum disahkan atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah. Dinas Perumahan pura-pura berlaku tidak memihak dengan cara menjadi penengah antara PPPSRS milik pelaku pembangunan dengan PPPSRS asli milik para pemilik Rusun.Sebenarnya Pemerintah mestinya menjadi eksekutor Hukum bukan menjadi penengah antara si Pelanggar Hukum melawan si Taat Hukum. Sangat menyedihkan bahwa para oknum Pemegang  kekuasaan eksekutif sepertinya berpihak kepada pelanggar Hukum dan tidak mengusahakan penegakan Hukum seperti seharusnya.
  7. Para pembeli karena kurang tahu Hukum, biasanya tidak memasalahkan Dasar penyimpangan Hukumnya tetapi hanya keberatan atas akibatnya yang langsung mengenai dirinya, seperti:
    a. Tampilnya  pengelola menjadi penguasa di Rusun mewakili pelaku pembangunan. Memang UU mewajibkan pelaku pembangunan melakukan pengelolaan Rusun paling lama satu tahun dalam masa transisi, sebelum PPPSRS terbentuk. Tetapi setelah itu ia wajib mengalihkan hak pengelolaan kepada representasi para pemilik atau gabungan pemilik yaitu PPPSRS.
    b. Pengelola atas nama pelaku pembangunan, selalu secara sepihak menaikkan Tarif Iuran Pengelolaan Lingkungan, atau IPL tanpa Konsultasi dengan para pemilik. Sebagai Gambaran, di kawasan yang telah diatur para pemilik sendiri seperti Menara Latumeten dan Gading Icon IPL hanya sebesar Rp 7000,-/ m2/ bulan tetapi di kawasan yang masih dikuasai PPPSRS pelaku pembangunan kebanyakan IPL sebesar antara Rp 16.000.- sampai Rp 20.000,- per m2 per bulan. Bahkan di Thamrin City dan Plaza Kenari Mas IPL sebesar Rp 60.000.- per m2 per bulan.Di Menara Latumeten dan Gading Icon Penghuni membayar listrik dan air sebesar Tarif resmi Pemerintah, tetapi di Kawasan lain yang masih dikuasai PPPSRS pelaku pembangunan dari harga itu masih ditambah  sebesar 37 sampai 50 persen. Sinking fund yang seharusnya Tidak boleh dipakai karena sebagai dana cadangan untuk perbaikan besar malahan dipakai oleh Pengelola atas Nama pengembang. Dari situasi ini Menara Latumeten dan Gading Icon memiliki saldo Cukup Besar (milyaran Rupiah) sedangkan di Kawasan lain selalu defisit. Bahkan di ITC Mangga Dua dikabarkan Bahwa PPPSRS yang dibentuk pengembang berhutang Rp 100 Milyar, yang harus di tanggung para pemilik. Di banyak kawasan yang dikelola pelaku pembangunan, pertanggung jawaban penggunaan uang pemilik dan penghuni tidak pernah dilakukan, meski dituntut para pemilik. Beberapa pemilik yang memprotes penyimpangan Hukum ini, ada yang malah diintimidasi dengan cara dimatikan listrik dan airnya sampai sekarang selama lebih setahun. Pemilik ini pernah menggugat pelaku pembangunan karena ukuran unitnya lebih kecil dari yang tertera dalam sertifikat, dan ia dimenangkan hakim serta uang pembeliannya, sebagian  harus dikembalikan oleh  penjual. Modus Pemadaman listrik dan air ini terjadi di mana-mana. Walaupun UU 30 Tahun  2009 menyebutkan Bahwa  yang berwenang atas listrik adalah negara, karena merupakan kebutuhan pokok vital masyarakat.

    Masih banyak lagi bermacam-macam kasus Penyelewengan Hukum misalnya  status Tanah dimana Rusun berdiri juga tidak pernah dibuka penjual, dan pembeli baru terkaget-kaget selama 20 tahun kemudian pada saat SHGB harus diperpanjang. Tahunya Tanah dimana Rusun dibangun adalah Tanah Pemeritah yang hanya dipinjam pakai oleh pelaku pembangunan.

    Dapatlah kita Bayangkan kesulitan para Pemilik dan Penghuni Rusun yang berstatus belum merdeka di negara merdeka berdasar Hukum ini.
    Dipakai kata “Belum Merdeka” karena sebenarnya mereka masih dalam status seperti terjajah, bedanya bukan oleh Belanda atau Jepang tetapi oleh Bangsa sendiri.
    Sekarang para terjajah sudah tidak mungkin  lagi mengangkat senjata atau bambu runcing melawan penjajah dalam negara hukum Indonesia seperti dulu karena akan dilabeli anarkhis, teroris, pelanggar Hukum , pengacau, yang perlu dihukum, dan lain sebagainya.

    Sebenarnya dengan adanya OTT oleh KPK terhadap anggota DPRD DKI Dan Petinggi pengembang Besar,  terus terang seperti memberi harapan kepada para pembeli Rusun yang telah lama merana. Tetapi Bisanya hanya menunggu perkembangan proses di KPK. Yang terendus KPK baru puncak gunung esnya pelanggaran hukum yang muncul dipermukaan, sedangkan yang dibawah permukaan, amat sangat lebih Besar.

    Mereka tinggal berharap Pemerintah turun tangan untuk menegakkan Hukum secara murni dan konsekuen, agar penjajahan terhadap mereka bisa berakhir.

    Juga mereka berharap agar PERS sebagai lembaga penyebar informasi objektif dan benar untuk Pembentukan opini kebenaran serta Kontrol  Sosial kemasyarakatan melakukan Peran luhurnya secara bertanggung jawab untuk tidak terpengaruh pihak manapun.

    Semoga tulisan ini dapat menggugah nurani pihak-pihak yang belum sadar dan ikut berperan dalam terjadinya petaka ini. Selamat berjuang . Salam KAPPRI.

    Ditulis oleh dr. Krismanto Prawirosumarto, KTP DKI No 3175100304480001 HP 0818971531.

Sumber: https://kappri.org/2016/05/17/kesulitan-hukum-pembeli-rusun-pemerintah-belum-hadir/

Hadirilah Penyampaian Surat Pengaduan ke KPK dengan Damai — K A P P R I (apartemen.or.id)

Leave a comment

HADIRILAH PENYAMPAIAN SURAT PENGADUAN WARGA RUSUN KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SECARA DAMAI PADA: HARI : JUMAT, 8 APRIL 2016 PUKUL : 10: 00 (PAGI) – SELESAI LOKASI : Gedung KPK Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan Jakarta Selatan 12920 Telp: (021) 2557 8300 Faks: (021) 5289 2456

via Hadirilah Penyampaian Surat Pengaduan ke KPK dengan Damai — K A P P R I (apartemen.or.id)

KPK: Presdir Agung Podomoro Harus Kooperatif, Serahkan Diri! (Detik.com) — K A P P R I (apartemen.or.id)

Leave a comment

Jumat 01 Apr 2016, 18:33 WIB Anggota DPRD Ditangkap KPK Jakarta – KPK meminta Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja kooperatif dalam proses hukum kasus suap Raperda Reklamasi. Ariesman ikut ditetapkan menjadi tersangka karena menyuap anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi. “Kami sangat mengharapkan AWJ Presdir APL kooperatif, kalau bisa menyerahkan diri,” ujar Ketua […]

via KPK: Presdir Agung Podomoro Harus Kooperatif, Serahkan Diri! (Detik.com) — K A P P R I (apartemen.or.id)

Lawan Telah Tergetar (Kenyataan dari Kursus Pengelolaan Rusun) (KAPPRI.org)

Leave a comment

apartemen

Jakarta, 28 Januari 2016

Saya sempat mencari keterangan di sebuah Kursus Pengelolaan Rusun, secara menyamar, ingin mengumpulkan data ataupun keterangan yang berkenaan dengan kursus pengelolaan Rusun.

Singkatnya saya  temukan keterangan sebagai berikut:

  1. Para pengajar sebagian besar datang dari perusahaan pengelola yang ada saat ini.
  2. Yang menjelaskan tentang Undang-Undang (“UU”) tampak netral, menjelaskan UU yang berkenaan dengan Rusun secara netral, tidak berpihak ke Developer, tetapi juga tidak berpihak ke para Pembeli Rusun.
  3. Karena pengajar berasal dari perusahaan pengelola, mereka masih menyerap ilmu para senior-nya. Sebagai contohnya mereka bercerita bahwa sering di-demo para Pemilik, dan belum menemukan solusi untuk ‘menjinakkan’ para Pejuang. Bahkan menyatakan adanya ketakutan, karena makin banyak yang demo. Karena umumnya mereka orang gajian, mulai kuatir kalau tidak dapat meredam demo, mereka pasti akan digantikan orang lain, berarti akan kehilangan pekerjaan.
  4. Dalam Pembukaan kuliah mereka mengatakan mengutamakan klien , dalam hal ini para Penghuni Rusun, tetapi dalam pelajaran selanjutnya ber-tolak Belakang. Misalnya mereka tetap berkukuh dengan tidak dibuka-nya laporan keuangan. Singkatnya mereka hanya mengikuti cara pengelolaan saat ini yang banyak di demo para Penghuni/pemilik, tetapi tidak tahu jalan keluar yang mesti di tempuh. Padahal masalahnya hanyalah karena HUKUM tidak dijalankan. Mereka tahu bahwa demo akan berhenti bila PPPSRS diserahkan kepada para pemilik. Tetapi masalahnya boss tidak pernah mau setuju. Jadi mereka juga stress.
  5. Ada yang mengajarkan cara meningkatkan penghasilan parkir dengan memperkecil lot parkir. Ini di protes para peserta kursus karena beresiko mobil baret-baret, akan menimbulkan protes. Pengajar tidak bisa menjawab.
  6. Kursus ini berlangsung 5 Hari dengan biaya Rp 6000.000,- perorang termasuk makan.
  7. Pada akhir kursus, peserta kursus yang diberi kesempatan bicara menyampaikan sebagai berikut:a. Bahwa ilmu yang diberikan banyak yang tidak dapat diterapkan, Karena diakui ada banyak demo. Dalam Prinsipnya management itu adalah ” common sense”, artinya kalau aturan kebijakan yang diterapkan, adalah masuk akal apabila sebagian besar pemilik tidak akan demo, karena mereka puas. Kalau masih ada demo berarti masih harus ada yang perlu dibereskan. Pengelolaan perusahaan apapun kalau Prinsipnya benar, kesulitan hanya muncul didepan, selama karyawan belum paham betul, dan masih keliru. Begitu aturan telah lengkap, perusahaan akan berjalan sesuai Standard Operating Procedure (SOP). Hasilnya akan memuaskan, dan pimpinan bisa memikirkan yang lain. Pekerjaan Cukup diserahkan ke eselon dibawahnya.
    b.  Kami datang ke sini dengan membayar mahal karena ingin mendapatkan pelajaran cara mengatur yang benar,  agar tidak sampai ada demo, karena yang diatur puas.
    c. Kami semestinya mendapatkan pelajaran yang sesuai common sense.Kesimpulan saya dari cerita diatas:
    1. Perjuangan para pemilik telah membingungkan para karyawan pengelola, karena banyaknya demo tidak puas. Mereka mulai takut kehilangan Pekerjaan. Saya yakin mereka akan mulai menekan atasan pemilik Konglomerat untuk mulai mendengar aspirasi para pemilik. Pemodal Besar tidak mungkin bekerja sendiri, dan makin sulit mencari karyawan. Orang akan terdorong memilih Pekerjaan lain.
    2. Ini tentu akan berdampak terhadap pemasarannya Rusun. Orang akan berpikir panjang sebelum membeli Rusun, karena banyak masalah.
    3. Kita telah menyebarkan API PERJUANGAN cukup meluas, dan menggetarkan lawan kita. Kebingungan dimulai dari karyawan yang langsung berhadapan dengan kita. “NGAPAIN makan gaji kecil TAPI repot terus?”
    4. Perjuangan haruslah didorong terus agar makin luas, makin intensif, makin massive.
    5. Fajar KEMENANGAN telah merekah di ufuk Timur.
    6. Maju terus pantang mundur, Sebab perjuangan kita untuk merebut hak-hak kita. Bila kita gagal akan terpaksa diwariskan ke anak-anak kita.
    Mau pilih yang mana? Berjuang sampai berhasil? Mewariskan penderitaan ke anak kita?Kalau kita merasa lelah , bisa berhenti sejenak untuk menyiapkan gerakan berikutnya yang lebih dahsyat. Jangan pernah menyerah atau putus asa.Salam KAPPRI.

    Krismanto
    http://www.kappri.org

Referensi: http://kappri.org/2016/01/30/lawan-telah-tergetar-kenyataan-dari-kursus-pengelolaan-rusun

TOLAK KENAIKAN TARIF IPL!

Leave a comment

Hadirilah pertemuan untuk MENOLAK KENAIKAN TARIF IPL dan SINKING FUND pada:

Hari/Tanggal :  Kamis, 7 Januari 2016

Waktu : 19:00 s/d 21:00 (Malam).

Tempat : Ruang Serbaguna (Aula) Lt. GF The Lavande Residences

Undangan IPL Pengelola 7 Jan 2016

Demo atau Menggugat di Pengadilan? (Kappri.org)

Leave a comment

Logo KAPPRI - small

Jakarta, 13 September 2015

Yang Terhormat Warga Rusun yang Sedang Berjuang,

Kalau di hitung-hitung KAPPRI telah mendapat pengaduan dari 65 Kawasan Rusun baik pengaduan lisan maupun tertulis. Konsultasi dan diskusi telah cukup intensif dilakukan. Masalah yang diadukan bisa dikatakan seragam, seperti:

  1. Status Tanah dimana Rusun dibangun yang tidak jelas.
  2. Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Laik Fungsi yang tidak jelas.
  3. PPJB yang mengandung banyak Klausul Baku yang melanggar Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen.
  4. AJB atau sertifikat yang tidak kunjung datang sampai puluhan tahun.
  5. Pengelolaan oleh pelaku Pembangunan yang jauh melewati masa transisi.
  6. Pelaku Pembangunan tidak melaksanakan kewajiban memfasilitasi Pembentukan PPPSRS, meski masa transisi satu tahun telah jauh terlewati.
  7. Rekayasa Pembentukan PPPSRS oleh pelaku Pembangunan, dengan cara melawan hukum.
  8. Dihalanginya inisiatif para Pemilik membentuk PPPSRS, alasannya tidak boleh bila tidak difasilitasi oleh pelaku Pembangunan.
  9. IPL, Sinking Fund yang ditentukan sepihak oleh pelaku pembangunan tanpa berembuk dengan para Pemilik.
  10. Pemaksaan kenaikan IPL oleh pelaku Pembangunan secara sepihak.
  11. Penggunaan intimidasi bahkan teror oleh pelaku pembangunan berupa ancaman, pelaporan pidana, teror fisik, pemutusan aliran listrik atau air yang melawan Hukum terhadap Pemilik/Penghuni.
  12. Tidak adanya detail Laporan Keuangan sebagai bentuk tanggung jawab kepada para Penghuni.
  13. Usaha-usaha pelecehan Hukum oleh Pengelola, misalnya menggunakan Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) dalam penentuan hak suara, seperti berdasarkan NPP. Padahal menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Satu Nama Pemilik Satu Suara. Juga Rekayasa Hukum dalam penggunaan Surat Kuasa dalam Rapat-rapat dengan para Penghuni.
  14. Peta Pertelaan yang dirahasiakan untuk merahasiakan hak-hak yang seharusnya terbuka/transparan.
  15. Daftar Pembeli Rusun yang dirahasiakan, sehingga antar tetangga dibuat saling tidak tahu, apalagi mengenal.
  16. Adanya mark-up tarif listrik dan air.
  17. Pengenaan PPN atas listrik dan air yang sebenarnya Pemerintah tidak mengenakan PPN.
  18. Adanya penyertifikatan Daerah/Area Bersama menjadi nama pelaku Pembangunan seperti tempat fitness, kantor pengelola.
  19. Adanya tambahan bangunan atas bangunan yang telah selesai dibangun.
  20. Di Rusun yang dipakai perdagangan, ada pembangunan kios baru di daerah Milik Bersama lalu dijual atau disewakan.
  21. dan lain-lain, masih  banyak lagi.

Dari daftar pelanggaran diatas selalu bisa dicari secara tepat Undang-undang mana dan Pasal mana yang telah dilanggar. Tinggal kita pelajari dengan cermat dan teliti saja. Maksudnya apabila kita permasalahkan secara benar dan baik di Pengadilan dapat dikatakan akan dimenangkan oleh para Pemilik ataupun Penghuni.

Kendalanya terlalu banyak dari kita yang buta hukum, kurang percaya Hukum, ketakutan berperkara, akibat issue penyesatan yang memang sengaja dilemparkan. Disinformasi penyesatan meliputi antara lain Pengembang sangat kuat, mustahil dikalahkan, Polisi, Jaksa dan/atau Pengadilan akan memihak yang berduit, kita orang kecil yang pasti akan kalah, dan sebagainya, dan sebagainya.

Saya katakan disini bahwa kita telah banyak termakan oleh issue penyesatan itu dan kemudian patah semangat.

Padahal Kenyataannya tidaklah demikian, kita ambil contoh:

  • Gugatan warga Cambridge Condominium Medan telah berhasil membubarkan PPPSRS buatan Pelaku Pembangunan.
  • Gugatan warga Thamrin City terhadap pengesahan PPPSRS oleh Gubernur DKI telah menang. SKEP Gubernur DKI diharuskan dicabut dan PPPSRS dibekukan.
  • Gugatan Praperadilan warga GCM Jakarta Kepada Polres Jakarta Pusat telah dikabulkan Pengadilan.

Akan disusul dengan gugatan-gugatan lainnya.

Kegiatan perjuangan Warga selama ini banyak hanya saling CURHAT tanpa ARAH, saling berargumen diantara teman yang berakibat perpecahan, protes dan demo yang hasilnya tidak jelas. Malah ada yang karena terlalu emosi-nya berbuat sesuatu di luar hukum, yang berakibat Pelaku Pembangunan dapat melaporkan pidana yang bersangkutan kepada Polisi.

Membentuk PPPSRS yang menjadi hak kita malah kurang diberi prioritas, padahal akan memberi jalan ke-KEMENANGAN.

Kita masih punya Polisi, Kejaksaan, Pengadilan yang dapat kita harapkan menyelesaikan masalah yang kita hadapi.

Kita perlu belajar, konsultasi hukum atau memberi kuasa kepada Ahli Hukum agar bisa berperkara dengan baik dan benar.

Yang paling kita butuhkan adalah persatuan dan kesatuan kita untuk beraksi terarah, tidak diluar hukum, konsisten, disiplin dan tahan uji.

Fajar KEMENANGAN kebenaran dan keadilan telah merekah. Hayo kita Sambut! Selamat berjuang, hanya orang berani yang bisa menang.

Salam KAPPRI,

Krismanto Prawirosumarto

Ketua Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI)

www.kappri.org dan www.apartemen.or.id

Older Entries