Home

Syarat Pelaksanaan Rapat Umum Tahunan (RUTA) Rumah Susun/Apartemen (Kappri.org)

Leave a comment

Dalam melaksanakan RUTA harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Panitia Musyawarah harus murni dari warga apartemen/rumah susuh dan bebas dari orang-orang PPRS/P3SRS warga maupun boneka
  2. Buat Tata Tertib RUTA yang berpedoman pada Permenpera No. 15 Tahun 2007
  3. Sosialisasikan hak-hak Warga dan tata urut pelaksanaan RUTA se-JELAS-JELASNYA
  4. Data awal warga rusun dan pendaftaran calon pemilih tidak hanya dikuasai pengelola, warga juga harus memilikinya
  5. Laksanakan RUTA di Apartemen/Rusun sendiri sehingga semua warga (sebanyak mungkin) dapat hadir dan dapat memberikan hak suaranya
  6. Seluruh pelaksanaan RUTA harus berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2011 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang masih berlaku.

Silakan pelajari Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2007: Permen 15 Tahun 2007 Tentang Tata Laksana Pembentukan PPRS disini (klik/tap) :  Permen 15 Tahun 2007 Tentang Tata Laksana Pembentukan PPRS

Selamat berjuang untuk memperoleh hak-hak warga apartemen!

Meeting

 

Sumber: http://kappri.org/2015/02/25/syarat-pelaksanaan-rapat-umum-tahunan-ruta-rumah-susunapartemen

Kalibata City Perjuangan: Rumah Kita Hak Kita

Leave a comment

Informasi perjuangan warga Pemilik dan Penghuni di Kalibata City untuk mendapatkan hak-haknya dapat diakses dari sini (klik/tap disini):

http://jaringkalibatacity.blogspot.com/

‪#‎RumahkitaHAKita‬

Twitter : @KotaKalibata
Milis: http://groups.yahoo.com/group/KotaKalibata
kotakalibata-subscribe@yahoogroups.com
Fanpage: Kota Kalibata-Komunitas Warga Kalibata City

Foto-foto perjuangan ini dapat dilihat disini:

Pria yang Loncat dari Apartemen di Tebet Buronan Polsek Penjaringan (Detik.com)

Leave a comment

Kamis, 19/02/2015 17:25 WIB

Rini Friastuti – detikNews

Jakarta – Seorang pria tewas setelah nekat meloncat dari lantai 23 Apartemen Lavande Tower A dari kamar nomor 2305, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (19/2) pagi. Setelah ditelusuri kepolisian Mapolsek Tebet, ternyata pria tersebut merupakan buronan Polsek Penjaringan yang menjadi pelaku pembunuhan di kawasan Jakarta Utara.

“Betul, korban merupakan pelaku pembunuhan yang tadinya mau ditangkap Jatanras Mapolres Jakarta Utara dan Polsek Penjaringan, Jakarta Utara,” ujar kasi humas Mapolsek Tebet, Aiptu Recky Kansil ketika dihubungi detikcom, Kamis (19/2/2015).

Dari informasi yang diterima polisi, pria ini diketahui bernama Toni Rusli (37), warga Pluit Mas Blok 5 Kelurahan Penjanggalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Menurut Recky, pelaku ini tidak tinggal di apartemen tersebut, melainkan hanya ingin bertamu ke rumah seorang teman.

“Dia tidak tinggal disana, ada temannya disana. Tapi memang sejak malam petugas sudah mencari dia,” jelasnya.

Dari informasi yang didapat petugas di TKP, kejadian ini pertama kali diketahui oleh Siti Romlah (16) PRT apartemen dan Syamsudin (58). Ketika itu mereka berdua mengetuk pintu apartemen nomor 2305 tersebut bersama anggota Jatanras Polres Jakarta Utara yang dipimpin AKBP Suharto.

“Tahu diincar, pelaku ini ketakutan lalu langsung menelan beberapa obat dan langsung menuju arah balkon kemudian meloncat ke bawah. Korban tewas seketika,” kata Recky.

Anggota SPKT serta reskrim langsung mengecek TKP. Disana petugas menemukan Toni tewas dengan kondisi mengalami pecah di bagian kepala dan kaki kanan patah.

“Jasad korban yang diduga pelaku pembunuhan ini langsung dikirim ke RS Kramat Jati,” pungkasnya.

(rni/ndr)

Sumber: http://news.detik.com/read/2015/02/19/172503/2837616/10/pria-yang-loncat-dari-apartemen-di-tebet-buronan-polsek-penjaringan?nd771104bcj

Bertentangannya Pengumuman Kondisi Air Lavande dengan Kenyataan di Unit-unit

Leave a comment

Beberapa unit penghuni di Lavande pada tanggal 5 Februari 2015 didapati kondisi air dari keran wastafelnya sangat keruh dan kotor. Hal ini bertentangan dengan hasil laporan tentang air bersih dari Sucofindo yang dipampang oleh pengelola di papan pengumuman pengelola Lavande. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Berikut adalah air yang keruh diambil dari unit-unit di tower A dan C:

Air Keruh Lavande 1 Air Keruh Lavande 2 Air Keruh Lavande 3 Air Keruh Lavande 4 Air Keruh Lavande 5
 
Tidak sesuai dengan pengumuman Air Bersih oleh Pengelola:

Pengumuman Air Bersih dari Pengelola Lavande 1 Pengumuman Air Bersih dari Pengelola Lavande 2

Pak Saurip Kadi: BISNIS ILEGAL DAN PELANGGARAN HUKUM PENGELOLA EX PENGEMBANG (Kappri.org)

Leave a comment

Saurip Kadi - Graha Cempaka Mas

BISNIS ILEGAL DAN PELANGGARAN HUKUM PENGELOLA EX PENGEMBANG

  1. Sertifikat HGB induk atas tanah yang digunakan untuk membangun kawasan Rusun setelah terjual, TIDAK DIBALIK NAMAKAN. Walaupun tidak diatur secara khusus dalam UU Rusun, tapi UU yang mengatur Jual Beli tanah mewajibkan untuk para pihak melakukan balik nama atas kepemilikan tanah yang diperjualbelikan. Dan karena tidak mungkin HBG tersebut dipecah kepada pemilik Unit Rusun, maka UU Rusun telah  mengatur keberadaan  P3SRS sebagai Wali Amanah untuk mewakili  Pemilik/Penghuni.
  2. Bahwa telah ditemukan fakta adanya Sertifikat HGB atas kawasan Rusun yang telah terjual ternyata dibebani Hak Tanggungan oleh Pengelola ex Pengembang.
  3. Dalam prakteknya untuk sejumlah Pengelola Ex Pengembang dengan status perusahaan TBK, karena tidak melakukan Balik Nama atas Tanah dan Bangunan yang telah terjual tersebut, otomatis masih menempatkannya sebagai Asset Perusahaan TBK. Artinya asset yang telah dijual tetap digunakan sebagai komponen yang ikut dihitung dalam menentukan harga SAHAM. Fakta ini adalah pelanggaran serius terhadap UU Pasar modal.
  4. Terjadi dalam praktek, ada PengeLola ex Pengembang kemudian menjual bagian bersama dengan cara menerbitkan IMB Baru.
  5. Pengelola ex Pengembang menyewakan Bagian Bersama milik Warga seperti kantin,  BTS (Base Transceiver Station) dan fasilitas lainnya,  seperti lahan untuk parkir, yang penghasilannya dinikmati sendiri dan tidak dipertanggung jawabkan kepada warga. Perbuatan ini bukan hanya penggelapan barang milik warga, tapi khusus bagi Pengelola yang berstatus perusahaan TBK, bisnis illegal ini adalah pelanggaran serius terhadap UU Pasar modal.
  6. Pengelola Ex Pengembang melalui atau berkolaborasi dengan P3SRS bonekanya, kemudian menaikkan tarif air dan listrik antara 37 s/d 57 % dari harga resmi Pemerintah, sebuah bisnis illegal karena status dirinya adalah Pengelola bukan Perusahaan penjual Air dan Listrik. Disisi lain Gardu dan Panel listrik, Tangki (Tandon) Air serta saluran pipa yang terkait dan berada di kawasan Rusun adalah barang yang telah terjual, bukan lagi milik  Pengembang. P3SRS sebagai lembaga Nirlaba telah menjalankan bisnis illegal. Disisi lain, menaikkan tarif listrik adalah pelanggaran terhadap UU Ketenagalistrikan, yang dinacam dengan sanksi pidana.
  7. Pengelola Ex Pengembang melalui atau berkolaborasi dengan P3SRS Bonekanya, menggunakan uang Cadangan murni milik warga (Sinking Fund) yang tidak dipertanggung jawabkan sebagaimana amanat AD/ART. Pelanggaran pidana nyata-nyata terjadi dan dilakukan oleh perusahaan TBK.
  8. Pengelola Ex Pengembang berkolaborasi dengan Pengurus P3SRS bonekanya menggelapkan hak atas asuransi yang dibayar oleh warga, namun pihak penerima keuntungan dari asuransi adalah Pengelola ex Pengembang.
  9. Pengelola Ex Pengembang pada Rusun yang ada BTS, melalui atau berkolaborasi dengan Pengurus  P3SRS bonekanya menggunakanan Daya Listrik PLN untuk keperluan diluar untuk hunian.
  10. Pengelola Ex Pengembang melalui atau berkolaborasi dengan Pengurus P3SRS Bonekanya  memungut PPN atas Air dan Listrik, padahal negara tidak mengenakannya. Disisi lain P3SRS adalah lembaga Nirlaba. Lagipula PPN hanya terjadi ketika terjadi Jual Beli.
  11. Pengelola EX Pengembang yang berstatus perusahaan TBK telah menyimpan dan menggunakan uang pihak lain tanpa alas hak yang kuat. Karena uang warga yang ditarik oleh P3SRS selaku lembaga NIRLABA tidak boleh disimpan di lembaga yang beroerientasi profit yang mengadung resiko bisnis baik kerugian maupun pailit.
  12. Pengelola ex Pengembang melalui P3SRS bonekanya menaikkan Tarif IPL (Iuran Pemeliharaan Lingkungan) tanpa persetujuan warga. (Perbuatan tersebut butir 1 sampai dengan 2 diatas, bagi Pengelola Ex Pengembang yang berstatus perusahaan TERBUKA, adalah pelanggaran serius terhadap UU Pasar Modal dan berpotensi akan mengganggu kepercayaan dunia mengingat mereka juga menjual saham di luar negeri, serta bisa menjadi kendala terhadap rencana investasi.

MODUS OPERANDI

  1. Pengembang  melalui Pengurus P3SRS bonekanya menerbitkan AD/ART P3SRS yang menyimpangkan dari amanat UU Rusun. Contoh: Ketentuan Yang Mewajibkan Pengurus P3SRS adalah Penghuni diganti dengan DIUTAMAKAN PENGHUNI.
  2. Dalam Prakteknya yang menjadi Pengurus adalah Karyawan Pengembang yang belum tentu sebagai Penghuni Rusun.
  3. Disamping itu, pengurus P3SRS rangkap jabatan pada sejumlah kawasan. Bahkan ada yang rangkap pada 6 kawasan dari Pengembang yang sama.
  4. Pengurus P3SRS boneka Pengembang inilah yang melakukan  kontrak kerja yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam  bisnis illegal Pengelola ex Pengembang dan karena Nama pemilik yang tertera dalam Sertifikat HGB, ID  Pelanggan Listrik dan ID Pelanggan Air belum dibalik nama, maka terjadilah kontrak antara P3SRS dengan Pengelola Ex Pengembang atas Tanah dan Barang yang namanya masih dirinya sendiri.
  5. RUTA kemudian dimanipulasi, dengan cara membuat Surat Kuasa Fiktif atau setidaknya Surat Kuasa dari Penghuni yang berkonspirasi dengan Pengembang (dengan imbalan tertentu) memberi kuasa kepada karyawan perusahaan Pengelola Ex Pengembang yang BUKAN PENGHUNI. Padahal UU menentukan yang berhak hadir dan mempunyai hak suara adalah Penghuni baik Penghuni yang Pemilik atau Penghuni yang mendapat surat kuasa dari pemilik unit.
  6. Pengelola ex Pengembang berkonspirasi dengan P3SRS bonekanya kemudian menaikkan tarif IPL (Iuran Pengelolaan Lingkungan) dan tidak mempertanggung jawabkan perencanaan dan penggunaan Keuangan P3SRS khususnya Sinking Fund melalui RUTA.
  7. Pengelola ex Pengembang bersama P3SRS bonekanya berkonspirasi dengan jajaran POLRI yang ada di lapangan juga melakukan pendzoliman dan rekayasa hukum. Atas nama Pengamanan, Pengelola meminta Pengawalan Polri untuk Memadamkan Listrik bagi mereka yang tidak mematuhi kenaikan tarif IPL, Air dan Listrik. Sebuah arogansi kekuatan kapital yang nyata-nyata bisa mengerahkan petugas polisi untuk mengawal perbuatan melawan hukum. Dan sebagian lagi berlanjut pada praktek rekayasa hukum, terbukti Pengembang bisa memenjarakan sejumlah penghuni yang sekedar men “charge” HP di Lobby apartemennya sendiri dengan tuduhan “Mencuri Listrik” dan pencemaran nama baik karena menulis surat pembaca atas keberadaan Sertifikat HBG, serta pasal “Perbutan Tidak Menyenangkan”. Sementara lebih dari 20 LP kejahatan penghuni Rusun atas Pengelola Ex Pengembang tidak diproses oleh jajaran Polri sebagaimana mestinya.


KEDUDUKAN DAN KAITAN HUKUM PENGELOLAAN RUSUN

  1. Bahwa setelah Unit-unit Rusun terjual dengan sempurna, maka kedudukan Pengembang bukan lagi pemilik Rusun. Kalau toh Pengembang mempunyai sejumlah Unit Rusun, maka status kepemilikannya sama seperti pemilik lainnya, dimana Hak Tanggung jawabnya telah diatur dalam UU Rusun.
  2. Bahwa UU No.20 Tahun 2011 mengamanatkan tentang kepemilikan atas “Tanah Bersama, Benda Bersama dan Bagian Bersama yang besarnya ditentukan berdasarkan NPP (Nilai Perbandingan Proporsional). Pengaturan tersebut juga dituangkan dalam Pertelaan atas Tanah Bersama, Bagian Bersama (Seperti: Atap gedung, Lobby, dll) dan Barang/Benda Bersama (Seperti Gardu Listrik, Lift, Tandon Air, dll) sebagai bagian yang ikut dijual disamping  unit-unit Rusun itu sendiri. Artinya setelah Unit-unit Rusun terjual, maka Tanah – Bagian – Benda Bersama tersebut sama sekali bukan milik Pengembang lagi, sekalipun ia  berubah menjadi Badan Pengelola.
  3. Bahwa  untuk pengelolaan Rusun, UU mengatur dengan keberadaan lembaga P3SRS (Perhimpunan Pemilik & Penghuni Satuan Rumah Susun) yang bertindak sebagai Wali Amanah dari warga yang statusnya adalah badan Nirlaba. UU juga mengatur bahwa P3SRS bisa membentuk  atau menunjuk Pengelola.
  4. Bahwa keberadaan ex Pengembang  yang berubah menjadi Pengelola Rusun, adalah didasarkan pada kontrak kerja antara  P3SRS dengan pihak manapun, termasuk dengan Perusahaan Pengelola Ex Pengembang.
  5. UU Nomor 20 Tahun 2011 juga dengan tegas mengatur Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Badan Pengelola Rusun yaitu meliputi urusan tata tertib, kebersihan, perawatan atas barang dan benda milik bersama yaitu barang dan benda yang berada  diluar Unit Rusun semata. Artinya kedudukan hukum Badan Pengelola sama sekali bukan sebagai pedagang barang apapun, tidak juga sebagai pedagang air atau listrik.
  6. Bahwa UU mengatur keberadaan  P3SRS adalah  lembaga Nirlaba, bukanlah perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, dan ia juga bukan perusahaan penarik pajak.
  7. Bahwa Rapat Umum Tahunan (RUTA) adalah forum “Dari-Oleh-Untuk” Penghuni Rusun, karenanya Badan Pengelola termasuk yang ex Pengembang Rusun TIDAK BOLEH INTERVENSI DALAM BENTUK APAPUN.
  8. Bahwa Negara membebaskan PPN atas Air dan Listrik bagi penghuni Rusun.
  9. Bahwa PPN terjadi manakala ada proses jual beli.

Bagi yang akan membentuk P3SRS, WARGA harus diberi penahaman agar hal yang (buruk) terlanjur terjadi di rusun lain, tidak terulang di tempat mereka.

Untuk membentuk P3SRS (Perhimpunan Pemilik & Penghuni Satuan Rumah Susun) awali dahulu dengan SOSIALISASI UU NO 20 /2011 khususnya tentang hak dan kewajiban oleh KEMEN PU PERA atau Dinas Perumahan dan Gedung DKI dan KAPPRI. Bentuk Badan Musyawarah atau FORUM dahulu. Setelah itu resmi untuk minta sosialisasi.

Oleh:

Mayor Jenderal (Purn.) Saurip Kadi

Graha Cempaka Mas

Sumber: http://kappri.org/2015/01/29/pak-saurip-kadi-bisnis-ilegal-dan-pelanggaran-hukum-pengelola-ex-pengembang/

KAPPRI.ORG: Penetapan Penyesuaian Tarif Listrik PLN Bulan Januari 2015 untuk Rumah Susun

1 Comment

www.kappri.org (Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia)

Untuk dipedomani atau pembanding dengan tarif listrik pengelola, apartemen atau rumah susun masuk dalam golongan B3 dengan tarif Rp. 1.077,18 per kWh (WBP dan LWBP juga sama).

Apabila tagihan listrik oleh pengelola diatas Rp. 1.077,18 per kWh, maka sudah termasuk perbuatan pidana sesuai dengan Pasal 49 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

PLN - Penetapan Penyesuaian Tarif Listrik Bulan Januari 2015

Sumber: http://kappri.org/2015/01/26/penetapan-penyesuaian-tarif-listrik-pln-bulan-januari-2015-untuk-rumah-susun/

MELAWAN LUPA: PEMILIHAN PPPSRS PENUH DENGAN ‘TRIK’ (SMESCO, 16 MEI 2012)

Leave a comment

Dalam artikel ini kembali diposting ulang peristiwa pemilihan Pengurus P3SRS yang penuh dengan rekayasa negatif hampir 3 (tiga) tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 16 Mei 2012 di gedung Smesco. Rapat Umum warga Pemilik dan Penghuni yang di-rekayasa negatif ini tidak boleh terulang lagi di The Lavande Residences. Mari kita pastikan Rapat Umum yang akan dilaksanakan diawal tahun 2015 nanti dikawal ketat pelaksanaannya oleh seluruh warga murni The Lavande Residences.

*********************************

Telah terjadi di The Lavande Residences (Smesco, 16 Mei 2012)

Rapat Umum yang diadakan di Gedung Smesco Indonesia lantai 4 Ruang Serbaguna Nareswara Jl. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan seperti undangan dalam link ini (klik disini) undangan rapat umum 16 Mei 2012 pukul 16:00 – 20:00 dimaksudkan untuk membentuk suatu perhimpunan yang akan menentukan anggaran dasar belanja Apartement The Lavande Residences. Namun Rapat tersebut sudah di kontrol, disetir, bahkan dikuasai oleh suatu kelompok orang dari Developer.

Kejanggalan yang terjadi adalah:

1. Peserta rapat banyak dihadiri oleh orang yang hanya merupakan suruhan atau bayaran untuk mengambil suara dalam Pemilihan PPRSRS. Orang- orang tersebut memakai name tag yang mewakili unit-unit apartemen dengan surat kuasa (secara refleks penjaga didepan meminta surat kuasa, padahal kami adalah penghuni/pemilik langsung. Berarti banyak dari mereka masuk dengan surat kuasa yang entah bagaimana cara mendapatkannya). Jumlah mereka mempunyai persentase yang lebih besar dari pada orang yang merupakan pemilik/penghuni yang memiliki unit apartemen langsung, lebih dari setengah yang hadir saat itu. Hal ini kami rasakan waktu memasuki ruangan rapat. Kami datang 1 jam sebelum waktu rapat dimulai (walau kenyataannya rapat diundur hingga lebih dari 1 jam), di empat baris di depan telah diisi oleh orang-orang yang terlihat telah akrab diantara mereka, tetapi beberapa penghuni generasi pertama tinggal di The Lavande Residences mengatakan tidak pernah bertemu muka dengan mereka semua. Bahkan ada diantara mereka yang berteriak sinis terhadap penghuni yang cukup terkenal di lingkungan The Lavande Residences (beliau sebagai ketua serikat pekerja perbankan di Indonesia). Cukup janggal bagi kami apabila mereka berteriak tidak sopan terhadap penghuni senior yang telah kami kenal sangat baik. Menurut logika kami tidak mungkin penghuni asli yang tinggal di Lavande akan melakukan ini. Kalaupun memberikan kuasa tentunya tidak akan ke orang-orang seperti itu.

Telah jelas peserta rapat yang tidak kami kenali tersebut tidak akan mewakili kepentingan penghuni. Berikut adalah foto suasana pertama kali kami memasuki ruangan rapat yang disambut dengan musik yang sangat keras sehingga kami kesulitan apabila ingin berbicara dengan teman-teman kami. Akhirnya lokasi tempat duduk terbagi dua antara penghuni/pemilik asli The Lavande Residences dan penghuni “instan” yang merupakan wakil dari developer. Dan tentunya penghuni “instan” ini jauh lebih banyak daripada penghuni/pemilik asli unit The Lavande Residences.

2. Sebelum rapat ini diadakan, Pengelola Sementara Apartemen tersebut telah membagikan surat kuasa pemilihan PPRSRS. Surat kuasa ini dapat disalahgunakan apabila tanpa nama orang yang dikuasakan dan para pemilik ataupun penghuni dipaksa untuk menandatangani surat tersebut. Hal ini telah terjadi terhadap tetangga kami sesama penghuni The Lavande Residences.

3. Terdapat kejadian kehadiran penghuni / pemilik yang kami kenal baik mendapatkan masalah sewaktu akan memasuki ruangan rapat umum. Dengan alur yang dibuat rumit dan suasana mencekam (penuh dengan security yang seakan-akan peserta rapat semuanya akan melakukan kejahatan). Penghuni tersebut dilarang masuk dengan cara meng-intimidasi dengan meminta mereka untuk memasuki ruangan khusus yang telah mereka sediakan. Tentu saja kami tidak tinggal diam. Dengan permasalahan yang tidak pokok dan bagi kami pemilihan ketua PPPSRS ini setara dengan pemilihan ketua RT/RW ini, sampai-sampai penghuni yang sesungguhnya tidak diijinkan masuk adalah sangat keterlaluan.  Memang pada akhirnya kami dapat memasuki ruangan tetapi dengan cara kekerasan. Ini yang sangat kami sayangkan. Sepertinya terdapat perlakuan khusus bagi penghuni yang cukup vokal membela hak-haknya. Sebenarnya para penghuni yang datang ini adalah untuk membela kepentingan mereka sendiri atas hak-hak yang mereka miliki sendiri. Mengapa harus dipersulit?

Berikut adalah alur registrasi yang dibuat sedemikian rumitnya. Bagi kami rapat umum ini setara dengan rapat pemilihan RT/RW yang seharusnya tidak perlu dibuat serumit dan semencekam seperti saat itu.


4. Calon-calon ketua PPPSRS tidak diketahui sampai pada saat detik – detik pemilihan tersebut diadakan, bahkan waktu yang diberikan pada pemilik/penghuni untuk mengajukan calon-calonnya hanya ada beberapa menit saja. Sedangkan dari pihak developer sudah menyiapkan calon-calon dari mereka sendiri jauh hari sebelumnya tanpa sepengetahuan kita.

Gambar berikut adalah pembukaan rapat umum yang banyak dipertanyakan dan ditentang oleh para penghuni asli The Lavande Residence.  Tetapi semua proses ini seperti didukung bulat-bulat oleh penghuni “instan”. Karena skenarionya memang sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya.

5. Pada saat penentuan calon ketua, bendahara dan sekretaris PPPSRS, para pemilik / penghuni hanya mempunyai waktu yang sangat singkat untuk memilih calon-calon yang ada. Terbagi menjadi 3 paket kandidat. Sedangkan profile, misi dan visi kerja para calon hanya dari penghuni asli yang cukup jelas. Kandidat dari developer bahkan tidak menyampaikan visi dan misinya. Bisa dibayangkan apabila visi dan misi yang diinginkan oleh penghuni dapat diakomodir oleh pihak developer tentunya tidak perlu terjadi  pemilihan PPPSRS yang penuh dengan trik ini.

6. Hasil dari pemilihan tersebut memang dimenangkan oleh calon dari developer dengan perolehan yang cukup jauh lebih dari 76 % (developer memiliki software yang memang telah dirancang untuk kegiatan perhitungan suara seperti ini). Logikanya apabila peserta rapat adalah benar-benar penghuni tentunya akan memilih kandidat yang lebih banyak dikenal dilingkungannya. Apalagi banyak dari peserta memegang surat kuasa yang tentunya tidak setiap hari berada di lingkungan apartemen. Tetapi calon dari developer yang untuk pertama kalinya kami bertemu dapat memenangkan suara dengan perbandingan yang sangat signifikan.

7. Semuanya berlangsung begitu cepat seperti sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Pimpinan Rapat (ketua PPPSRS baru yang dipilih oleh developer) hanya membacakan hasil-hasil rapat yang sebenarnya sudah mereka persiapkan jauh hari sebelumnya. Setiap saran atau excuse yang muncul pada saat rapat diabaikan, semua alasannya waktu yang sedikit, notaris mengatakan sah, pimpinan rapat mengatakan sah. Pemilik / penghuni tidak dianggap dalam rapat tersebut. Jadi buat apa pemilik / penghuni menghadiri rapat tersebut hanya untuk mendengarkan saja, tetapi tidak boleh bersuara. Padahal namanya rapat seharusnya mendengarkan, memikirkan pendapat dari peserta rapat; bukan pesertanya yang disuruh mendengarkan saja!

8. Tidak ada wartawan yang diundang meliput acara tersebut, bahkan peserta tidak diperbolehkan membawa perekam, kamera dan sebagainya.

Suatu panggung sandiwara yang sangat kasar, “Aneh tapi Nyata” oleh segelintir orang yang mempunyai uang untuk membeli kuasa telah terjadi lagi di dunia rumah susun Indonesia.

Kami dari para pemilik / penghuni sudah memiliki komunitas yang sudah menyadari akan hal ini dan memiliki cara tersendiri untuk menghadapi PPPSRS yang tidak berpihak kepada penghuni.

Sumber: http://thelavanderesidences.com/2012/05/18/pemilihan-pppsrs-penuh-dengan-trik/

Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 31 other followers