Home

Lawan Telah Tergetar (Kenyataan dari Kursus Pengelolaan Rusun) (KAPPRI.org)

Leave a comment

apartemen

Jakarta, 28 Januari 2016

Saya sempat mencari keterangan di sebuah Kursus Pengelolaan Rusun, secara menyamar, ingin mengumpulkan data ataupun keterangan yang berkenaan dengan kursus pengelolaan Rusun.

Singkatnya saya  temukan keterangan sebagai berikut:

  1. Para pengajar sebagian besar datang dari perusahaan pengelola yang ada saat ini.
  2. Yang menjelaskan tentang Undang-Undang (“UU”) tampak netral, menjelaskan UU yang berkenaan dengan Rusun secara netral, tidak berpihak ke Developer, tetapi juga tidak berpihak ke para Pembeli Rusun.
  3. Karena pengajar berasal dari perusahaan pengelola, mereka masih menyerap ilmu para senior-nya. Sebagai contohnya mereka bercerita bahwa sering di-demo para Pemilik, dan belum menemukan solusi untuk ‘menjinakkan’ para Pejuang. Bahkan menyatakan adanya ketakutan, karena makin banyak yang demo. Karena umumnya mereka orang gajian, mulai kuatir kalau tidak dapat meredam demo, mereka pasti akan digantikan orang lain, berarti akan kehilangan pekerjaan.
  4. Dalam Pembukaan kuliah mereka mengatakan mengutamakan klien , dalam hal ini para Penghuni Rusun, tetapi dalam pelajaran selanjutnya ber-tolak Belakang. Misalnya mereka tetap berkukuh dengan tidak dibuka-nya laporan keuangan. Singkatnya mereka hanya mengikuti cara pengelolaan saat ini yang banyak di demo para Penghuni/pemilik, tetapi tidak tahu jalan keluar yang mesti di tempuh. Padahal masalahnya hanyalah karena HUKUM tidak dijalankan. Mereka tahu bahwa demo akan berhenti bila PPPSRS diserahkan kepada para pemilik. Tetapi masalahnya boss tidak pernah mau setuju. Jadi mereka juga stress.
  5. Ada yang mengajarkan cara meningkatkan penghasilan parkir dengan memperkecil lot parkir. Ini di protes para peserta kursus karena beresiko mobil baret-baret, akan menimbulkan protes. Pengajar tidak bisa menjawab.
  6. Kursus ini berlangsung 5 Hari dengan biaya Rp 6000.000,- perorang termasuk makan.
  7. Pada akhir kursus, peserta kursus yang diberi kesempatan bicara menyampaikan sebagai berikut:a. Bahwa ilmu yang diberikan banyak yang tidak dapat diterapkan, Karena diakui ada banyak demo. Dalam Prinsipnya management itu adalah ” common sense”, artinya kalau aturan kebijakan yang diterapkan, adalah masuk akal apabila sebagian besar pemilik tidak akan demo, karena mereka puas. Kalau masih ada demo berarti masih harus ada yang perlu dibereskan. Pengelolaan perusahaan apapun kalau Prinsipnya benar, kesulitan hanya muncul didepan, selama karyawan belum paham betul, dan masih keliru. Begitu aturan telah lengkap, perusahaan akan berjalan sesuai Standard Operating Procedure (SOP). Hasilnya akan memuaskan, dan pimpinan bisa memikirkan yang lain. Pekerjaan Cukup diserahkan ke eselon dibawahnya.
    b.  Kami datang ke sini dengan membayar mahal karena ingin mendapatkan pelajaran cara mengatur yang benar,  agar tidak sampai ada demo, karena yang diatur puas.
    c. Kami semestinya mendapatkan pelajaran yang sesuai common sense.Kesimpulan saya dari cerita diatas:
    1. Perjuangan para pemilik telah membingungkan para karyawan pengelola, karena banyaknya demo tidak puas. Mereka mulai takut kehilangan Pekerjaan. Saya yakin mereka akan mulai menekan atasan pemilik Konglomerat untuk mulai mendengar aspirasi para pemilik. Pemodal Besar tidak mungkin bekerja sendiri, dan makin sulit mencari karyawan. Orang akan terdorong memilih Pekerjaan lain.
    2. Ini tentu akan berdampak terhadap pemasarannya Rusun. Orang akan berpikir panjang sebelum membeli Rusun, karena banyak masalah.
    3. Kita telah menyebarkan API PERJUANGAN cukup meluas, dan menggetarkan lawan kita. Kebingungan dimulai dari karyawan yang langsung berhadapan dengan kita. “NGAPAIN makan gaji kecil TAPI repot terus?”
    4. Perjuangan haruslah didorong terus agar makin luas, makin intensif, makin massive.
    5. Fajar KEMENANGAN telah merekah di ufuk Timur.
    6. Maju terus pantang mundur, Sebab perjuangan kita untuk merebut hak-hak kita. Bila kita gagal akan terpaksa diwariskan ke anak-anak kita.
    Mau pilih yang mana? Berjuang sampai berhasil? Mewariskan penderitaan ke anak kita?Kalau kita merasa lelah , bisa berhenti sejenak untuk menyiapkan gerakan berikutnya yang lebih dahsyat. Jangan pernah menyerah atau putus asa.Salam KAPPRI.

    Krismanto
    http://www.kappri.org

Referensi: http://kappri.org/2016/01/30/lawan-telah-tergetar-kenyataan-dari-kursus-pengelolaan-rusun

TOLAK KENAIKAN TARIF IPL!

Leave a comment

Hadirilah pertemuan untuk MENOLAK KENAIKAN TARIF IPL dan SINKING FUND pada:

Hari/Tanggal :  Kamis, 7 Januari 2016

Waktu : 19:00 s/d 21:00 (Malam).

Tempat : Ruang Serbaguna (Aula) Lt. GF The Lavande Residences

Undangan IPL Pengelola 7 Jan 2016

Demo atau Menggugat di Pengadilan? (Kappri.org)

Leave a comment

Logo KAPPRI - small

Jakarta, 13 September 2015

Yang Terhormat Warga Rusun yang Sedang Berjuang,

Kalau di hitung-hitung KAPPRI telah mendapat pengaduan dari 65 Kawasan Rusun baik pengaduan lisan maupun tertulis. Konsultasi dan diskusi telah cukup intensif dilakukan. Masalah yang diadukan bisa dikatakan seragam, seperti:

  1. Status Tanah dimana Rusun dibangun yang tidak jelas.
  2. Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Laik Fungsi yang tidak jelas.
  3. PPJB yang mengandung banyak Klausul Baku yang melanggar Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen.
  4. AJB atau sertifikat yang tidak kunjung datang sampai puluhan tahun.
  5. Pengelolaan oleh pelaku Pembangunan yang jauh melewati masa transisi.
  6. Pelaku Pembangunan tidak melaksanakan kewajiban memfasilitasi Pembentukan PPPSRS, meski masa transisi satu tahun telah jauh terlewati.
  7. Rekayasa Pembentukan PPPSRS oleh pelaku Pembangunan, dengan cara melawan hukum.
  8. Dihalanginya inisiatif para Pemilik membentuk PPPSRS, alasannya tidak boleh bila tidak difasilitasi oleh pelaku Pembangunan.
  9. IPL, Sinking Fund yang ditentukan sepihak oleh pelaku pembangunan tanpa berembuk dengan para Pemilik.
  10. Pemaksaan kenaikan IPL oleh pelaku Pembangunan secara sepihak.
  11. Penggunaan intimidasi bahkan teror oleh pelaku pembangunan berupa ancaman, pelaporan pidana, teror fisik, pemutusan aliran listrik atau air yang melawan Hukum terhadap Pemilik/Penghuni.
  12. Tidak adanya detail Laporan Keuangan sebagai bentuk tanggung jawab kepada para Penghuni.
  13. Usaha-usaha pelecehan Hukum oleh Pengelola, misalnya menggunakan Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) dalam penentuan hak suara, seperti berdasarkan NPP. Padahal menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Satu Nama Pemilik Satu Suara. Juga Rekayasa Hukum dalam penggunaan Surat Kuasa dalam Rapat-rapat dengan para Penghuni.
  14. Peta Pertelaan yang dirahasiakan untuk merahasiakan hak-hak yang seharusnya terbuka/transparan.
  15. Daftar Pembeli Rusun yang dirahasiakan, sehingga antar tetangga dibuat saling tidak tahu, apalagi mengenal.
  16. Adanya mark-up tarif listrik dan air.
  17. Pengenaan PPN atas listrik dan air yang sebenarnya Pemerintah tidak mengenakan PPN.
  18. Adanya penyertifikatan Daerah/Area Bersama menjadi nama pelaku Pembangunan seperti tempat fitness, kantor pengelola.
  19. Adanya tambahan bangunan atas bangunan yang telah selesai dibangun.
  20. Di Rusun yang dipakai perdagangan, ada pembangunan kios baru di daerah Milik Bersama lalu dijual atau disewakan.
  21. dan lain-lain, masih  banyak lagi.

Dari daftar pelanggaran diatas selalu bisa dicari secara tepat Undang-undang mana dan Pasal mana yang telah dilanggar. Tinggal kita pelajari dengan cermat dan teliti saja. Maksudnya apabila kita permasalahkan secara benar dan baik di Pengadilan dapat dikatakan akan dimenangkan oleh para Pemilik ataupun Penghuni.

Kendalanya terlalu banyak dari kita yang buta hukum, kurang percaya Hukum, ketakutan berperkara, akibat issue penyesatan yang memang sengaja dilemparkan. Disinformasi penyesatan meliputi antara lain Pengembang sangat kuat, mustahil dikalahkan, Polisi, Jaksa dan/atau Pengadilan akan memihak yang berduit, kita orang kecil yang pasti akan kalah, dan sebagainya, dan sebagainya.

Saya katakan disini bahwa kita telah banyak termakan oleh issue penyesatan itu dan kemudian patah semangat.

Padahal Kenyataannya tidaklah demikian, kita ambil contoh:

  • Gugatan warga Cambridge Condominium Medan telah berhasil membubarkan PPPSRS buatan Pelaku Pembangunan.
  • Gugatan warga Thamrin City terhadap pengesahan PPPSRS oleh Gubernur DKI telah menang. SKEP Gubernur DKI diharuskan dicabut dan PPPSRS dibekukan.
  • Gugatan Praperadilan warga GCM Jakarta Kepada Polres Jakarta Pusat telah dikabulkan Pengadilan.

Akan disusul dengan gugatan-gugatan lainnya.

Kegiatan perjuangan Warga selama ini banyak hanya saling CURHAT tanpa ARAH, saling berargumen diantara teman yang berakibat perpecahan, protes dan demo yang hasilnya tidak jelas. Malah ada yang karena terlalu emosi-nya berbuat sesuatu di luar hukum, yang berakibat Pelaku Pembangunan dapat melaporkan pidana yang bersangkutan kepada Polisi.

Membentuk PPPSRS yang menjadi hak kita malah kurang diberi prioritas, padahal akan memberi jalan ke-KEMENANGAN.

Kita masih punya Polisi, Kejaksaan, Pengadilan yang dapat kita harapkan menyelesaikan masalah yang kita hadapi.

Kita perlu belajar, konsultasi hukum atau memberi kuasa kepada Ahli Hukum agar bisa berperkara dengan baik dan benar.

Yang paling kita butuhkan adalah persatuan dan kesatuan kita untuk beraksi terarah, tidak diluar hukum, konsisten, disiplin dan tahan uji.

Fajar KEMENANGAN kebenaran dan keadilan telah merekah. Hayo kita Sambut! Selamat berjuang, hanya orang berani yang bisa menang.

Salam KAPPRI,

Krismanto Prawirosumarto

Ketua Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI)

www.kappri.org dan www.apartemen.or.id

Change.org: Menuntut transparansi penjelasan tarif listrik di Apartemen The Lavande Residences yang di-mark up dan lebih tinggi dari tarif PLN

Leave a comment

Petisi menuntut transparansi penjelasan tarif listrik di Apartemen The Lavande Residences yang di-mark up dan lebih tinggi dari tarif PLN serta menghentikan intimidasi terhadap unit warga The Lavande Residences dalam bentuk pemutusan aliran air dan listrik

Change.org

Mohon untuk menandatangani petisi ini dengan meng-klik/tap di link ini:

Karena berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan:
Pasal 49
(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
(2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyakk Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 55
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
(2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.Serta:Penggunaan sekering listrik adalah sebagai pengaman dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik, bukan sebagai alat intimidasi oleh pengelola (PT PBI) terhadap penghuni The Lavande Residences.

Begitu juga dengan keran meteran air dan kartu akses lift, fungsinya bukan sebagai alat intimidasi pengelola terhadap warga Lavande dengan memutuskan aliran air dan listrik ke unit-unit dan memblokir access lift ke unit warga.

MEMPETISI KE
Pihak Pengelola Apartemen The Lavande Residences beserta Pihak Terkait
Pengurus P3SRS yang Dibentuk oleh Pengelola Apartemen The Lavande Residences
PT PBI/Inner City Selaku Pengelola Apartemen The Lavande Residences
1. Menuntut transparansi penjelasan tarif listrik di Apartemen The Lavande Residences yang di-mark up dan lebih tinggi dari tarif PLN
2. Menghentikan intimidasi terhadap unit warga The Lavande Residences dalam bentuk pemutusan aliran air dan listrik.

Sumber: https://www.change.org/p/pihak-pengelola-apartemen-the-lavande-residences-beserta-pihak-terkait-pengurus-p3srs-yang-dibentuk-oleh-pengelola-apartemen-the-lavande-residences-pt-pbi-inner-city-selaku-pengelola-apartemen-th-menuntut-transparansi-penjelasan-tarif-listrik-di-apar

Intimidasi Pengelola Terhadap Warga Lavande dalam Bentuk Pemutusan Aliran Air dan Listrik

Leave a comment

Telah terjadi di Apartemen The Lavande Residences, pemutusan aliran air dan listrik terhadap Warga Lavande di bulan Ramadhan (Juni-Juli 2015) dimana kebanyakan warga sedang melakukan ibadah puasa. Warga menuntut transparansi dengan meminta penjelasan tarif listrik yang di-mark up, tetapi jawabannya adalah dalam bentuk intimidasi dengan mematikan aliran listrik dan air unit Warga.

Dimanakah letak keadilan??? Dimanakah peran Pemerintah sebagai pemimpin dan pengayom masyarakat???

Penggunaan sekering listrik adalah sebagai pengaman dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik, bukan sebagai alat intimidasi oleh pengelola (PT PBI) terhadap penghuni The Lavande Residences.

Begitu juga dengan keran meteran air dan kartu akses lift, fungsinya bukan sebagai alat intimidasi pengelola terhadap warga Lavande.

siluet-demonstrasi

PETISI 5 JUNI 2015 : Pernyataan dan Tuntutan Pemilik dan Penghuni Apartemen The Lavande Residences Berkaitan dengan Penolakan atas Rapat Umum Anggota Perhimpunan beserta Seluruh Keputusannya (Rabu, 13 Mei 2015 di Gedung SMESCO)

Leave a comment

P E T I S I LAVANDE 5 JUNI 2015

P E T I S I   5   J U N I   2 0 1 5

Pernyataan dan Tuntutan Pemilik dan Penghuni Apartemen

The Lavande Residences Berkaitan dengan Penolakan

atas Rapat Umum Anggota Perhimpunan beserta Seluruh Keputusannya

(Rabu, 13 Mei 2015 di Gedung SMESCO)

Kami, para Pemilik dan Penghuni Apartemen the Lavande Residences menyatakan penolakan atas acara Rapat Umum Anggota Perhimpunan beserta seluruh hasilnya pada Rabu, 13 Mei 2015 di Gedung SMESCO yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Rapat Umum yang dibentuk secara sepihak oleh Ketua P3SRS bentukan Pengembang (periode 2012-2015) yang dalam penyelenggaraannya dipenuhi dengan manipulasi, ancaman, intimidasi dan tindak kekerasan oleh pihak Panitia dan tim Keamanan yang tidak dikenal terhadap warga Pemilik yang hadir. Rapat Umum ini diselenggarakan tanpa mengindahkan segala masukan maupun teguran dari berbagai pihak, baik para Pemilik dan Penghuni Apartemen the Lavande Residences maupun instansi pemerintahan terkait.

Dengan telah dilangsungkannya Rapat Umum 13 Mei 2015 yang dalam faktanya sangat JAUH dari nilai-nilai dan semangat kejujuran, keadilan, keterbukaan dan demokrasi, pada hari ini, Jumat, 5 Juni 2015, kami menyatakan Petisi ini dan MENUNTUT DISELENGGARAKANNYA KEMBALI RAPAT UMUM yang harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Diselenggarakan secara jujur, adil dan demokratis;
  • Bertempat di Apartemen the Lavande Residences;
  • Dilaksanakan BUKAN pada hari dan jam kerja;
  • Mengikutsertakan hanya warga Pemilik dan Penghuni dalam kepanitiaan persiapan Rapat Umum. Tidak ada komponen lain diluar warga Pemilik dan Penghuni dalam susunan kepanitiaan tersebut; dan
  • DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS SEGALA ASPEK KEPENGELOLAAN DAN KEUANGAN melalui proses audit internal secara menyeluruh selama periode 2010 hingga 2015.

Sampai dengan terlaksananya Rapat Umum Anggota Perhimpunan yang terbuka, adil dan demokratis tersebut hingga terbentuk susunan Pengurus P3SRS yang bermoral luhur, berkomitmen, bersih dan bebas dari kepentingan pihak luar (Pengembang) yang tidak bertanggung jawab, kami akan tetap:

  1. Melakukan pembayaran listrik di tarif yang telah disepakati (Rp. 1,210 per kWh) dan menolak segala denda dan/atau biaya-biaya apapun sesuai hasil pertemuan pada Senin, 23 Juni 2014 antara Warga dengan Ketua P3SRS (periode 2012-2015). Kami menolak membayar dengan tarif Badan Pengelola yang diberlakukan sepihak yang hingga detik ini belum dapat dijelaskan secara transparan asal dasar perhitungannya oleh pihak Pengelola.
  2. Menunda pembayaran Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dan menolak segala bentuk denda yang timbul karena penundaan pembayaran iuran ini. Kami akan tetap menunda pembayaran selama Pengurus P3SRS masih merupakan produk Rapat Umum pihak Pengembang.

Apartemen the Lavande Residences adalah rumah bersama seluruh warga Pemilik dan harus diurus secara mandiri, jujur, dan transparan oleh para warga Pemiliknya sendiri.

Anggota Perhimpunan Pemilik dan Penghuni The Lavande Residences

Ibu-ibu Lavande Melawan Security APL di RUTA Lavande 13 Mei 2015 (Youtube.com)

1 Comment

📌 Kami tidak mengakui adanya Rapat ini karena dilaksanakan secara otoriter, penuh intimidasi dan represif yang dilakukan secara terorganisir, terstruktur dan masif;

📌 Kami tidak mengakui keputusan apapun yang diambil dalam Rapat ini karena keputusan-keputusan tersebut diambil secara tidak sah dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 74, 75, 76 dan 77 Undang-undang Republik Indonesia 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=RkRta1gC1R0

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=cA0c9K27KWM

Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 44 other followers