Home

Jangan Sampai Ada Budaya Gratifikasi/Suap di The Lavande Residences

Leave a comment

gratifikasi - kpk 01
gratifikasi - kpk 02
gratifikasi - kpk 03
gratifikasi - kpk 04
gratifikasi - kpk 05

 
Download materi lengkap mengenai gratifikasi dari KPK disini (klik/tap) : Materi KPK – GRATIFIKASI

 
Sumber: http://www.kpk.go.id/gratifikasi/

Soft Opening Ruang Bermain LaFUNday The Lavande Residences di Hari Pahlawan

Leave a comment

Pada Hari Pahlawan, 10 November 2014 telah dilakukan pembukaan (soft opening) Ruang Bermain yang diberi nama LaFUNday. Ruang Bermain LaFUNday ini terletak di lobi Tower B The Lavande Residences. Area bermain ini dibangun, disediakan dan dikelola secara murni oleh warga Pemilik dan Penghuni The Lavande Residences, Dari Warga, Oleh Warga, Untuk Warga. Area ini terdiri dari area bermain, perpustakaan, discovery, dan lain-lain yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak pada umumnya.

LaFUNday fasilitas
 
Ruang Bermain ini seluruhnya menggunakan lampu LED sehingga penggunaan listrik menjadi lebih hemat:
LaFUNday Lampu LED
 
Dengan berjalannya waktu, ruang bermain ini akan terus dilengkapi dengan berbagai fasilitas sehingga dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi warga terutama untuk adik-adik di The Lavande Residences.

LaFUNday permainan anak
 
LaFUNday Ruang Bermain Anak
 
Untuk kepentingan keamanan telah disediakan CCTV di beberapa titik yang berbeda.
LaFUNday CCTV

Pastikan Perhitungan Pemakaian Listrik Unit Anda Benar

Leave a comment

Untuk memastikan pemakaian listrik di unit kita agar sesuai dengan standard pemakaian peralatan listrik, kita dapat melakukan pemasangan kWh meter alternatif di unit kita. Tentunya kWh meter listrik yang dipasang harus sesuai dengan standard Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML), info lebih lengkap dapat dilihat di sini (klik/tap): http://ditjenspk.kemendag.go.id/id/direktorat-metrologi.

Kemudian apabila perhitungan kWh meter oleh pengelola yang diambil dari kWh meter di ruang panel, jumlah pemakaian kWh tidak sesuai dengan kWh yang telah terpasang di unit kita, berarti kWh meter listrik di ruang panel bermasalah dan diperlukan pergantian unit kWh meter listrik tersebut. Selain itu juga perlu diperhitungkan selisih kWh meter yang diakibatkan tidak standardnya kWh meter di ruang panel.
 
kWh Meter di Unit The Lavande Residences

Surat Pembaca Koran Tempo 14 Oktober 2014: The Lavande Residences

Leave a comment

Telah dimuat surat pembaca dari warga The Lavande Residences di harian Koran Tempo hari Selasa, 14 Oktober 2014 pada halaman 15 dengan isi sebagai berikut:
 
Surat dan Pendapat

The Lavande Residences
 
Saya penyewa unit apartemen di The Lavande Residences Jakarta sejak April 2014. Dari awal saya menempati unit, saya telah dirugikan oleh Pihak Pengelola (PT Prima Buana Internusa, anak perusahaan Agung Podomoro) dengan membebankan nilai tagihan air yang tidak sesuai dengan pemakaian serta memasang meteran air yang tidak layak pakai (dibuktikan dengan hasil pengujian di Balai Metrologi Legal Jakarta).

Selain itu, tarif listrik ditentukan secara sepihak oleh badan pengelola tanpa persetujuan warga pemilik dan penghuni yang nilainya lebih tinggi daripada tarif yang ditetapkan pemerintah. Saat diminta dasar penghitungan tarif yang di mark-up tersebut, pihak badan pengelola tidak dapat memberi penjelasan dari mana angka tarif tersebut didapat.

Kepada seluruh warga apartemen, waspadai tagihan listrik dan air Anda sebelum membayar.

Nama dan alamat di meja redaksi

 
Berikut adalah hasil scan surat pembaca dari Koran Tempo tersebut:

Surat Pembaca - The Lavande Residences - Koran Tempo 14 Oktober 2014 - Pendapat

Detik.com: Ini Surat Terbuka Penghuni Rusun ke Jokowi

Leave a comment

Duka Tinggal di Rusun

Wiji Nurhayat – detikfinance
Selasa, 30/09/2014 15:54 WIB
//images.detik.com/content/2014/09/30/1016/160153_rusun2.jpg

Jakarta -Kalangan penghuni rumah susun atau apartemen mengeluhkan soal hak-haknya yang terabaikan sebagai konsumen oleh pengembang properti. Mereka menuding pengembang banyak melakukan pelanggaran soal rusun, sehingga merugikan konsumen atau penghuni rusun.

Ketua Kesatuan Aksi Pemilik Dan Penghuni Rusun (KAPPRI) Krismanto Prawirosumarto mencoba menyampaikan masalah ini kepada Presiden Terpilih Jokowi. Berdasarkan surat terbuka tanggal 18 September 2014 di situs resmi KAPPRI, mereka menyampaikan surat terbuka soal keluhannya.

Berikut petikan surat terbuka tersebut:

Kepada Bpk. Joko Widodo

Dengan segala hormat,

Masyarakat Penghuni Rusun telah sangat lama menderita karena TIDAK dijalankan-nya UNDANG-UNDANG RUMAH SUSUN NO 20 tahun 2011 yang mewajibkan pengembang, tetapi TIDAK dijalankan antara lain:

  1. Tidak dijalankan kewajiban pengembang memberikan info tentang status tanah, izin IMB, izin penghunian, dan pertelaan pada saat menjual rusun kepada pembeli.
  2. Pengembang mengiklankan Rusun yang dijualnya jauh melebihi keadaan yang sebenarnya.
  3. Perjanjian pengikatan jual beli ditambah klausul-klausul yang memberatkan pembeli, dengan segala macam sanksi yang Menurut UU seharusnya Tidak Ada.
  4. Penundaan Penyerahan sertifikat kepada pembeli baru bertahun tahun kemudian.
  5. Kewajiban sosialisasi UU Tidak dijalankan, sehingga pembeli buta informasi tentang Rusun
  6. Pengembang mengakali pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) dimana sesuai UU badan inilah yang berkuasa atas pengelolaan Rusun. Badan ini di hegemony oleh pengembang dengan mendudukkan karyawannya dalam P3SRS.
  7. Dengan demikian pengembang bisa menjelma jadi pengelola atas mandat dari P3SRS palsu yang dibuatnya serta dengan akibat-akibatnya
  8. Tidak ada pengawasan keuangan oleh perwakilan para pemilik, karena akses telah ditutup.
  9. Tidak berdayanya para Pemilik berakibat harga dan biaya apapun di tentukan sepihak oleh pengembang, misalnya harga iuran pengelolaan Lingkungan, harga listrik yg dinaikkan pengembang, harga air
  10. Kewajiban laporan keuangan Tidak pernah dijalankan.

Bagi Anda yang punya pengalaman tak menyenangkan tinggal di rusun terkait dengan pengembang, atau masalah lainnya. Anda bisa mengirimkan cerita ke redaksi@detikfinance.com, dengan subjek ‘rusun’.

 (hen/hds)

 

Duka Tinggal di Rusun

Curhat Penghuni Rusun:

Tolong Pak Jokowi Kami Jadi ‘Sapi Perah’ Pengembang

Wiji Nurhayat – detikfinance
Kamis, 02/10/2014 10:53 WIB
//images.detik.com/content/2014/10/02/1016/105535_rusun2.jpg

Jakarta -Segala cara dilakukan oleh para penghuni rusun untuk memperjuangkan nasib mereka, karena merasa menjadi ‘sapi perah’ pengembang saat tinggal di rusun. Misalnya penghuni rusun di Jakarta sempat mengadukan masalah ini ke Ahok, sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.

Bahkan seorang pembaca detikFinance, berinisial ‘J’ berupaya agar masalah konflik antara penghuni dengan pengembang rusun diketahui, dan bisa dicarikan jalan keluarnya oleh Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi).

“Tolong bantuan dan pantauan dari pemerintahan yang baru Bapak Joko Widodo untuk kami penduduk yang juga mendukung Bapak di pilpres. Kami yang tinggal di rusun ini juga rakyat biasa,” kata J dalam surat elektroniknya, Kamis (2/10/2014)

Ia berharap, pemerintahan Jokowi nanti bisa menegakkan aturan soal UU No. 20 Tahun 2011 tentang rusun. Sehingga para penghuni bisa membentuk sendiri Pengelola Penghuni Rumah Susun (PPRS), tanpa pengembang yang cenderung merugikan penghuni rusun. Dengan membentuk PPRS sendiri, penghuni berharap biaya hidup di apartemen tak lagi ‘mencekik’.

“Kami dipukul rata dianggap orang berada yang bisa diperas mati-matian oleh pengembang atau pengelola. Tolong perhatiannya juga untuk kami Pak Jokowi. Semoga ada solusi untuk kami para pemilik dan penghuni rusun se-Indonesia,” katanya.

J mengaku, memiliki rusun di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, dan sudah tinggal di sana sejak 2011. Selama 3 tahun hidup di rusun, banyak beban yang harus ditanggung dengan tarif yang tinggi, seperti tarif listrik. J mengaku sudah berupaya berhemat dalam menggunakan listrik seperti menekan pengoperasian mesin cuci, AC, hingga TV, namun tagihan bulanan listrik di rusun menurutnya tetap tinggi.

“Yang anehnya, pembayaran listrik kami setiap bulan bisa mencapai Rp 400.000-Rp550.000! Dan yang anehnya lagi biaya listrik tersebut selalu terjadi tren kenaikan setiap 2 bulan sekali walapun dengan pemakaian listrik kami yang sama hematnya setiap hari,” katanya.

Persoalan listrik hanya salah satu masalah yang J alami. Persoalan lainnya soal profesionalisme pengelola rusun, padahal dirinya sudah membayar Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang tak murah.

“Semenjak kami menempati unit bulan September 2011, di unit kami selalu kebanjiran air kotor! Kami berada di lantai 1. Kebanjiran tersebut
selalu terjadi, di mana setiap tahun bisa mencapai 6-8 kali,” katanya.

Selain pelayanan buruk dan tarif listrik yang tinggi, J juga harus menerima beban parkir kendaraan yang menurutnya terlalu membebani penghuni rusun.

“Kenaikan tarif parkir yang selalu naik dan juga mencekik para penghuni,” katanya.

Bagi Anda yang punya pengalaman tak menyenangkan tinggal di rusun terkait dengan pengembang, atau masalah lainnya. Anda bisa mengirimkan cerita ke redaksi@detikfinance.com, dengan subjek ‘rusun’.

Detik.com: Ketika Tarif Listrik di Rusun Harganya ‘Selangit’

Leave a comment

Duka Tinggal di Rusun

Wiji Nurhayat – detikfinance
Selasa, 30/09/2014 10:29 WIB
//images.detik.com/content/2014/09/30/1016/103130_rusun1.jpg

Jakarta -Masalah tarif listrik menjadi keluhan para penghuni rusun/apartemen, mereka anggap tarif yang dikenakan pengelola rusun terlalu mahal. Masalah tarif listrik salah satu konflik antara penghuni dengan pengelola rusun yang dikelola oleh pengembang.

“Listrik misalnya kok harganya sama dengan rumah tangga mewah atau bisnis,” ungkap Sekjen Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (Aperssi) Aguswandi Tanjung kepada detikFinance, Senin (29/09/2014).

Aguswandi menilai tarif listrik per kwh di apartemen sama dengan kantor atau pusat bisnis. Ia beralasan gardu PT PLN sengaja diletakan di luar rusun agar tarif mudah dikontrol oleh pihak pengembang yang menguasai perhimpunan pengurus rumah susun (PPRS). Ia menganggap tarif listrik di dalam apartemen/rusun dikelola oleh pengembang, bukan lagi oleh PLN, sehingga tarifnya kelewat tinggi.

“Jadi yang menentukan besaran listrik itu pengelola (pengembang). Kemudian di dalam pengelolaan listrik apartemen, pihak pengelola juga mengambil lagi iuran dengan dalih ada dana pengelolaan listrik lalu kena lagi pajak PPN. Sebenarnya badan usaha ini ilegal. Swasta ini harus mendapatkan izin dari menteri. Kenapa PLN tidak menindak? karena masalah SDM yang tidak bisa mengatasi persoalan itu,” paparnya.

Di sisi lain, pengelola (PPRS pengembang) sengaja memadukan konsep antara hunian dengan pusat bisnis untuk memudahkan menentukan besaran tarif listrik. Padahal apartemen hanyalah untuk tempat tinggal bukan tempat untuk mencari uang. Saat ini, tarif listrik untuk pusat bisnis rata-rata Rp 1.300-an per Kwh, sedangkan untuk rumah tangga golongan R-1 1.300 Va sebelum September 2014 masih Rp 1.090 per kwh.

“Kenapa kita masuk ke sektor bisnis? Karena apartemen ini ada mal, kantornya. Jadi ini perjanjian bisnis dengan PLN,” katanya.

Tidak hanya listrik yang menjadi masalah, ia menuding tindakan curang pengembang lainnya terjadi di dalam penyediaan air bersih.

“Air PAM dibangun di luar pagar apartemen, masuk ke apartemen pengelola yang megang. Karena tarif air PAM yang mahal lalu dia (pengembang) ngebor dan dicampur air PAM ini sama dengan air tanah. Tetapi harganya dikasih harga PAM. Kalau pompa ini rusak harus diminta lagi iuran dari penghuni. Jadi kompleks sekali masalahnya,” jelasnya.

Kisruh di sejumlah rusun/apartemen dan mal di Jakarta terjadi antara pihak penghuni dan pengembang masing-masing mengklaim sebagai pengelola. Misalnya konflik penghuni dan pengembang terjadi di apartemen di kawasan kota, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

Bagi Anda yang punya pengalaman tak menyenangkan tinggal di rusun terkait dengan pengembang, atau masalah lainnya. Anda bisa mengirimkan cerita ke redaksi@detikfinance.com, dengan subjek ‘rusun’.

(wij/hen)

Detik.com: Penghuni Rusun Jadi ‘Sapi Perah’ Pengembang, Ahok Diminta Turun Tangan

Leave a comment

Duka Tinggal di Rusun

Wiji Nurhayat – detikfinance

Kamis, 02/10/2014 09:24 WIB
//images.detik.com/content/2014/10/02/1016/rusunkemayoran.jpg
Jakarta -Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (Aperssi) mendesak agar pemerintah DKI Jakarta bertanggung jawab dengan turun tangan mengatasi konflik antara penghuni rusun dengan pengembang soal Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS).

Selama ini, pengambang dianggap ingin mengusai pengelolaan PPRS, bahkan dianggap memposisikan penghuni sebagai ‘sapi perah’ dengan tarif-tarif pengelolaan (listrik,air,gas,parkir,IPL,internet) di rusun yang tinggi.

Ketua Umum Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (Aperssi) Ibnu Tadji mengatakan penguasaan PPRS oleh pengembang bertentangan dengan UU No 20 Tahun 2011 tengan rusun. Dalam UU tersebut, pengembang memang diberikan kewenangan memfasilitasi pembentukan PPRS, namun bukan masuk dalam PPRS.

“PPRS tadi dikuasai pengembang. Ternyata dia (pengembang) ingin menjadi moderator di dalam sana,” kata Ibnu kepada detikFinance, dikutip Kamis, (2/10/2014).

Ia meminta Wagub DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) segera melakukan memoratorium Surat Keputusan (SK) pembentukan PPRS. “Setelah kita tunggu selama 6 tahun tidak diselesaikan Pemda DKI. PPRS lahir dari SK Gubernur/Bupati/Walikota seharusnya SK PPRS harus dimoratorium dan direvisi,” katanya

Ia mengharapkan Ahok agar menerbitkan SK PPRS yang proporsional dan mengembalikan hak-hak sepenuhnya pengelolaan PPRS kepada pemilik apartemen dari tangan pengembang properti.

“Harus bermanfaat bagi masyarakat. SK PPRS itu hampir semua menyengsarakan masyarakat. Saya minta moratorium. Jadi ditunda dan dilakukan perbaikan dulu. Tujuan SK itu agar tercapai sisi keamanan dan kesejahteraan pemilik apartemen,” imbuhnya.

Aperssi juga mendesak adanya pemblokiran pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) kepada pengembang. Pengembang bisa mendapatkan IMB lagi setelah menyelesaikan semua masalah proyek rusun terdahulunya, termasuk soal memberikan sertifikat kepemilikan unit-unit rusun kepada para penghuni.

Selama ini banyak penghuni apartemen yang belum memiliki AJB (Akta Jual Beli) atau bahkan SHM sarusun. Menurut Ibnu, ada pengembang yang tak memecah sertifikat induk rusun, dengan tujuan untuk diagunkan ke bank untuk mendapatkan modal untuk proyek di kawasan lain.

“Pengembang ini gali lobang tutup lobang. Kalau ada seperti ini tatanan masyarakat terganggu. Jangan kasih lagi pengembang itu hak untuk mengembangkan kawasaan berikutnya jika urusan dengan penghuni belum tuntas termasuk PPRS dan pengelolaan. Kebanyakan mereka pinjaman uang,” tegasnya.

Bagi Anda yang punya pengalaman tak menyenangkan tinggal di rusun terkait dengan pengembang, atau masalah lainnya. Anda bisa mengirimkan cerita ke redaksi@detikfinance.com, dengan subjek ‘rusun’.

(wij/hen)

 

Jadi ‘Sapi Perah’ Pengembang,

Penghuni Pernah Mengadu ke Ahok

Suhendra – detikfinance
Kamis, 02/10/2014 09:58 WIB
Jakarta -Para penghuni rumah susun (rusun) maupun rusun non hunian/kios di Jakarta mendesak langkah konkret Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama alias Ahok soal konflik perhimpunan penghuni rumah susun (PPRS) antara penghuni dengan pengembang. Bagi penghuni mereka merasa diposisikan sebagai ‘sapi perah’ oleh pengembang rusun.

Ketua Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) Krismanto Prawirosumarto mengatakan, sudah melakukan pertemuan dengan Ahok. Namun tak banyak yang dapat diharapkan dari pertemuan tersebut.

Bahkan Krismanto mengungkapkan sikap Ahok justru tak terlalu percaya jika PPRS diserahkan ke para penghuni, dan lebih memilih menyerahkan ke pengembang. Soal sikap Ahok ini, pihak detikFinance belum bisa mengkonfirmasinya ke Ahok.

“Pertemuan saya dengan Pak Ahok, Pak Ahok bilang begini, ‘Kalau pengelola rusun diserahkan ke warga, kalau terjadi uang dilarikan, lalu saudara mau apa?’ Ini pertanyaan orang yang tak paham, UU (rusun) menyebutkan para pemilik dan penghuni rusun wajib membentuk, perhimpunan pemilik dan penghuni rumah susun,” kata Krismanto kepada detikFinance, Kamis (2/10/2014)

Krismanto menduga latar belakang sikap Ahok tersebut, karena Ahok dianggap belum paham soal ketentuan UU No. 20 Tahun 2011 tentang rusun. Hal ini ia menduga karena Ahok mendapat masukan informasi dari kalangan pengembang saja.

Ia menegaskan persoalan konflik antara penghuni dan pengembang di rusun, merupakan tanggung jawab penuh pemerintah daerah (Pemda) termasuk DKI Jakarta.

“Mestinya yang tanggung jawab itu Pemda, pusat yang memberi arahan. Menyedihkan perjuangan warga masih tak dibantu oleh pejabat berwenang seperti dinas perumahan, Kemenpera, polisi. Kami curiga mereka bermain, sebab kalau nggak ada permainana, kenapa menerapkan UU kok susah banget,” keluhnya.

Bagi Anda yang punya pengalaman tak menyenangkan tinggal di rusun terkait dengan pengembang, atau masalah lainnya. Anda bisa mengirimkan cerita ke redaksi@detikfinance.com, dengan subjek ‘rusun’.

(hen/dnl)

Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 25 other followers