Home

Mencermati Kenaikan Tarif PBB yang Tidak Sesuai Dengan Keterangan SPPT di The Lavande Residences

Leave a comment

Sehubungan dengan terdapatnya kejanggalan tarif PBB -P2 Terhutang di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 (SPPT PPBB P2) di The Lavande Residences, dapatlah dicermati hal-hal sebagai berikut ini. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) mengalami kenaikan adalah hal yang lumrah, dikarenakan bisa saja setiap tahun pemerintah menaikkan NJOP. Tapi coba kita cermati di tagihan SPPT PBB P2 kita masing-masing. Yang menjadi permasalahan adalah persentase kenaikan pengali NJOP-nya. Mengapa di NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 tertulis Rp. 700.060.000,- , tetapi PBB-P2 yang Terhutang ditulis pengalinya adalah 0.3%? Padahal keterangan dibalik tagihan SPPT PBB P2 seharusnya masuk ke tarif 0.1%. Disinilah letak ketidakadilan tagihan pajak ini. Untuk ini yang perlu dilakukan secara bersama-sama adalah sesuai dengan keterangan dibelakang tagihan SPPT PBB tersebut, yaitu:

8. Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke UPPD setempat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT ini.
9. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu lainnya, yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT ini.

Sehingga tarif pengalinya harus disesuaikan dengan keterangan tarif sesuai NJOP yang ada seperti berikut ini:

Pada nomor 16. Tarif PBB-P2:
a. 0,01% untuk NJOP < Rp. 200.000.000
b. 0,1%  untuk NJOP < Rp. 200.000.000 s.d < Rp. 2.000.000.000
c. 0,2%  untuk NJOP < Rp. 2.000.000.000 s.d < Rp. 10.000.000.000
d. 0,3%  untuk NJOP < Rp. 10.000.000.000

Lokasi Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah ada di http://dpp.jakarta.go.id/lokasi-unit-pelayanan/

Berikut adalah SPPT PBB P2 di The Lavande Residences. Terlihat jelas NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB P2 adalah sebesar Rp. 700.060.000. Tetapi mengapa PBB P2 yang Terhutang pengalinya memakai tarif 0,3%? Padahal NJOP ini seharusnya masuk dalam rate b. 0,1% untuk NJOP < Rp. 200.000.000 s.d < Rp. 2.000.000.000. Cukup jelas tertulis di halaman belakang SPPT PBB P2 mengenai Tarif pengali untuk menghitung PBB P2 yang Terhutang.

SPPT PBB Tahun 2014 Lavande
Keterangan SPPT PBB

Tanggapan Terhadap Iklan PT PBI di Harian Kompas (Minggu, 16 Maret 2014)

Leave a comment

Iklan Inner City Management/PT Prima Buana Internusa di Harian Kompas Minggu, 16 Maret 2014 Halaman 9 merupakan KESALAHAN BESAR, yaitu seperti yang tertulis dibawah ini:

ICM melingkupi beragam pekerjaan yang terkait dengan manajemen gedung antara lain …

… pembentukan perhimpunan penghuni…

*****************************************************

Seharusnya pembentukan perhimpunan penghuni dilakukan oleh penghuni/warga rumah susun sendiri, bukan oleh Konsultan Pengelola.

* Pernyataan “Konsultan Pengelola” seperti yang telah disampaikan oleh PT Prima Buana Internusa  (ICM) pada Hasil Klarifikasi Pengaduan Konsumen tanggal 28 Agustus 2013 Nomor: 285/SPK.3.2/ 8 / 2013 di Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan.

Logika sederhananya adalah:

Menurut AD/ART Rumah Susun, Konsultan Pengelola ditunjuk oleh Perhimpunan Penghuni Rumah Susun, lalu mengapa lingkup pekerjaan PT PBI (ICM) sebagai Konsultan Pengelola adalah membentuk Perhimpunan Penghuni???

Berdasarkan ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN APARTEMEN THE LAVANDE RESIDENCES JAKARTA didapatkan hal-hal sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ketentuan Umum
(Halaman 2 dan 3)

3. Perhimpunan adalah Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen The Lavande Residences.

9. Pengelola adalah organisasi yang dibentuk atau ditunjuk oleh Perhimpunan yang bertugas untuk mengelola Rumah Susun

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 9 Tugas Pokok
(Halaman 6)
Tugas Pokok Perhimpunan adalah:

5. Menunjuk atau membentuk dan mengawasi Pengelola dalam Pengelolaan Rumah Susun dan lingkungannya.

 
BAGAIMANA MUNGKIN TUGAS POKOK PERHIMPUNAN ADALAH MEMBENTUK PENGELOLA, SEDANGKAN PENGELOLA (ICM) PEKERJAANNYA ADALAH MEMBENTUK PERHIMPUNAN???
 
Berikut adalah iklan tersebut:

Tanggapan Terhadap Iklan PBI di Kompas 01

Tanggapan Terhadap Iklan PBI di Kompas 02

 
Referensi lain dapat dilihat disini:http://thelavanderesidences.com/2013/10/18/lebih-tinggi-mana-kedudukan-ketua-p3srs-atau-pengelola-di-the-lavande-residences/
 
Cover Anggaran Dasar P3SRS TLR

BAB IV Pasal 9 Anggaran Dasar P3SRS TLR

TANTANGAN ATAS PERNYATAAN KETUA P3SRS (SETIARTO HARYONO) DAN MANAJER APARTEMEN (E.O. GOBEL) DI MAJALAH GATRA

1 Comment

TANTANGAN ATAS PERNYATAAN KETUA P3SRS (SETIARTO HARYONO) DAN MANAJER APARTEMEN (E.O. GOBEL) DI MAJALAH GATRA, NO. 15 TAHUN XX, 13-19 FEBRUARI 2014 DENGAN JUDUL LIPUTAN “PENGHUNI APARTEMEN MENCARI KEADILAN

Pernyataan Setiarto Haryono:

  1. Apa yang mereka suarakan belum tentu aspirasi dari semua penghuni Benarkah demikian? Karena telah lebih dari separuh jumlah warga yang menyuarakan aspirasinya dan akan terus bertambah.
  2. Keputusan P3SRS dan Badan Pengelola tentang kenaikan listrik dan IPL tidak ada masalah. Selama Pengelola bisa mempertanggungjawabkan, rasanya bukan suatu masalah yang harus dibesar-besarkan Masalahnya, pertanggungjawaban tersebut tidak pernah dilaksanakan.

Pernyataan E.O. Gobel:

Semua keputusan Pengurus P3SRS dan Pengelola dilakukan sesuai dengan AD dan ART yang disepakati Disepakati oleh siapa? Warga Pemilik dan Penghuni murnikah mereka?

TANGGAPAN FORUM 100% PEMILIK DAN PENGHUNI THE LAVANDE RESIDENCES

Warga Pemilik Penghuni The Lavande Residences HANYA menuntut 1 (satu) hal:

Ketua (Setiarto Haryono), Bendahara (Bambang Tri Raharjo) dan Sekretaris (Donnie Pribadi) segera melaksanakan KEWAJIBANNYA (yang belum pernah dilakukan sejak pertama “terpilih”) untuk memberi laporan pertanggungjawaban kepengurusan dan keuangan dalam sebuah Rapat Umum Pemilik dan Penghuni yang diselenggarakan secara jujur dan terbuka di Apartemen The Lavande Residences.

INILAH ASPIRASI WARGA !

KARENA RUMAH KITA HARUS DIURUS SECARA TERBUKA DAN TRANSPARAN OLEH ORANG-ORANG YANG DAPAT DIPERCAYA, DAN MEREKA YANG MENJADI PENGURUS HARUSLAH PARA WARGA PEMILIK DAN PENGHUNI MURNI (TIDAK TERKAIT DENGAN PIHAK DEVELOPER) YANG MEMILIKI KOMITMEN TINGGI UNTUK MEWUJUDKAN KEPENGURUSAN DAN KEPENGELOLAAN LAVANDE SEBAGAI RUMAH KITA BERSAMA YANG JUJUR, TRANSPARAN DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.

FAKTA:

  1. Perusahaan Badan Pengelola, PT Prima Buana Internusa (PBI), adalah afiliasi Agung Podomoro Land
  2. Manajer Lavande (E.O. Gobel) menjabat juga sebagai Wakil Ketua P3SRS di Mediterania Boulevard Residence (Grup Agung Podomoro Land)
  3. Ketua P3SRS  bekerja di PT PBI sebelum menjadi dan setelah menjabat sebagai Ketua P3SRS di The Lavande Residences
  4. Sekretaris dan Bendahara P3SRS adalah karyawan Agung Podomoro Land
  5. Ketua dan Sekretaris bukan Penghuni di The Lavande Residences
  6. Ketua diragukan statusnya sebagai Pemilik unit Apartemen The Lavande Residences
  7. Sejak “terpilih” sebagai Pengurus melalui proses pemilihan yang penuh rekayasa negatif (Rabu, 16 Mei 2012 di Gedung Smesco) hingga hari ini; Ketua, Sekretaris dan Bendahara tidak pernah melakukan laporan pertanggungjawaban kepengurusan dan keuangan (yang seharusnya wajib dilakukan sesuai isi Anggaran Dasar pasal 20, ayat 2 (“Pengurus berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada Rapat Umum) dan ayat 3 (“Pengurus berkewajiban menyampaikan laporan kepada Anggota secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atas pekerjaan Pengelola)).
  8. Telah dilaksanakan mediasi antara Ketua P3SRS dengan perwakilan warga Lavande (yang tergabung dalam Forum Komunikasi 100% Penghuni The Lavande Residences) di Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) pada Selasa, 8 Oktober 2013 yang menghasilkan butir-butir kesepakatan dan telah ditandatangani sendiri oleh Ketua P3SRS, walaupun pihak Pengelola menolak menandatangani (detil hasil mediasi dapat diakses di www.thelavanderesidences.com). Dalam Berita Acara Mediasi, diantaranya disepakati dilakukan audit ulang atas Laporan Keuangan versi Badan Pengelola, tarif IPL tetap Rp. 12,000/m2 (bukan Rp. 14,000/m2), dan tarif listrik di Rp. 1,210/kwh (bukan Rp. 1,405/kwh).
  9. Pada 20 Oktober 2013, Ketua P3SRS mengingkari hasil mediasi yang sudah dia tanda tangani sendiri dengan alasan yang tidak jelas (penyangkalan disampaikan ke Kementerian Perdagangan).
  10. Kementerian Perdagangan RI telah memanggil Ketua P3SRS untuk mengklarifikasi penyangkalan tersebut dengan mengundang Ketua P3SRS pada Kamis, 9 Januari 2014, namun yang bersangkutan mengabaikan panggilan ini.
  11. Pengawas 1 dan 2 P3SRS (Bp. Lukman Idrisalman dan Bp. Dedy I. Arruanpitu), yang merupakan Pemilik dan Penghuni murni yang berkomitmen membela kepentingan warga, lalu mengirimkan surat undangan Rapat Pengurus dengan agenda percepatan pelaksanaan pertanggungjawaban kepengurusan (berturut-turut pada tanggal 27 Januari 2014, 5 Februari 2014 dan 14 Februari 2014) namun semua surat tersebut diabaikan dan tidak pernah ditanggapi.

PERTANYAAN YANG LALU TIMBUL:

  1. Benarkah kenaikan listrik dan IPL dapat dipertanggungjawabkan sementara Ketua P3SRS sendiri mengingkari apa yang telah disepakati dalam Berita Acara Mediasi?
  2. Dengan fakta bahwa pihak Pengelola menolak menandatangani Berita Acara Mediasi, maka dimana sebenarnya Ketua P3SRS berdiri? Apakah ini berarti posisi Badan Pengelola lebih tinggi dibanding Ketua P3SRS  (karena para Ketua, Sekretaris dan Bendahara ini hanya boneka pihak Developer dan Badan Pengelola) ?
  3. Akankah ada warga Pemilik dan Penghuni yang tidak setuju bahwa rumah kita WAJIB diurus secara terbuka dan transparan mengingat dana warga yang tidak sedikit dihimpun didalamnya (karena Lavande bukanlah perusahaan sekelompok orang/keluarga)?

KESIMPULAN:

Transparansi dalam hal keuangan di The Lavande Residences merupakan hal yang sangat PRINSIP dan harus dilakukan,  karena bila tidak, berarti pasti ada yang salah atau sengaja disembunyikan. Apakah kita akan bertahan dengan kepengurusan tidak amanah seperti ini?

BILA ADA YANG (MUNGKIN) TIDAK SETUJU UNTUK SEPAKAT BAHWA SEGALA HAL YANG MENYANGKUT KEUANGAN DI LAVANDE HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA TRANSPARAN, MAKA YANG BERPENDAPAT DEMIKIAN SECARA TIDAK LANGSUNG TELAH MENDUKUNG PENZHALIMAN BERLANGSUNG DI LAVANDE, RUMAH KITA BERSAMA.

Berikut adalah Majalah Gatra Edisi 13 – 19 Februari 2014 (No. 15 Tahun XX) Halaman 84-85:

Gatra No 15 Tahun XX 13 - 19 Februari 2014  - Penghuni Apartemen Mencari Keadilan 1 Gatra No 15 Tahun XX 13 - 19 Februari 2014  - Penghuni Apartemen Mencari Keadilan 2 a

 
* Berita Acara Mediasi di Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan dapat dibaca atau diunduh dengan klik/tap link dibawah ini:
 
Berita Acara Mediasi Konsumen – Kemendag 8-9 Oktober 2013

Hasil Klarifikasi Pengaduan Konsumen

Absensi Hasil Klarifikasi Pengaduan Konsumen – 28 Agustus 2013

Ada Apa Dibalik Pendataan Penghuni oleh Badan Pengelola?

Leave a comment

Idealnya pendataan Pemilik dan Penghuni dilakukan atas nama Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Seperti yang kita ketahui bersama, Ketua (Setiarto Haryono), Sekretaris (Donnie Pribadi) dan Bendahara (Bambang Tri Raharjo) sebagai Pengurus bentukan pihak Developer, tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus Perhimpunan sesuai yang diamanahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Bahkan sejak terpilih (Rabu, 16 Mei 2012) hingga hari ini, mereka belum pernah melakukan laporan pertanggungjawaban kepengurusan terlebih lagi keuangan yang seharusnya diberikan setiap 6(enam) bulan sekali. Ada apa dengan kepengurusan bentukan Developer ini? Pertanyaan berikutnya yang timbul adalah: pendataan pemilik dan penghuni ini dilakukan untuk kepentingan siapa? Karena belum jelasnya tujuan pendataan ini, disarankan kepada pemilik dan penghuni The Lavande Residences untuk memberikan data pribadi HANYA kepada Pengurus Perhimpunan yang jelas berpihak kepada kepentingan Pemilik dan Penghuni (yang akan segera kita bentuk bersama).

Berikut ini adalah bentuk formulir pendataan penghuni yang dibagikan oleh Badan Pengelola:

Pengumpulan Data Penghuni oleh Pengelola 01

Pengumpulan Data Penghuni oleh Pengelola 02

Rapat PANSUS DPR Dengan Warga DKI Perihal MAFIA RUMAH SUSUN (Citizenjurnalism.com)

Leave a comment

Video Rekaman Rapat PANSUS DPR Dengan Warga DKI Perihal MAFIA RUMAH SUSUN di situs berita Citizenjurnalism.com

 
Rapat ini dihadiri Oleh :

  1. DPR RI
  2. Kapolri
  3. Menteri Perumahan Rakyat
  4. Gubernur DKI
  5. Dirjen Pajak
  6. Kepala BPN
  7. Direktur PLN
  8. Direktur PAM
  9. Warga Kawasan Rumah Susun
  10. Para pihak terkait

Karena adanya Mafia Rumah Susun, menghambat program Pemerintah tantang 1000 rumah susun, karena sudah banyak korban dari warga pemilik hunian baik yang dimasukin penjara maupun intimidasi dari para pengembang hitam perumahan, sehingga sudah sangat meresahkan bagi warga masyarakat yang tinggal pada hunian vertikal ini (rumah susun).

Dan Warga masyarakat penghuni rumah susun hanya mengharapkan adanya KEBERPIHAKAN Pemerintah kepada masyarakat dengan “Menegakkan Undang-undang serta peraturan yang berlaku dengan Tegas” dan tidak lagi memberi kesempatan kepada para pengusahan perumahan Hitam untuk tetap Menguasai Lingkungan dan Gedung Apartemen atau rumah susun yang telah diJualnya kepada masyarakat.

Sehingga tidak ada lagi warga masyarakat yang bertempat tinggal di rumah susun yang terdzolimi dan teraniaya, serta Pemerintah dapat memberikan Jaminan akan Hak Kepemilikan dan Jaminan Keamanan, dengan demikian rumah susun atau bangunan gedung yg vertikal menjadi tempat tinggal alternatif bagi masyarakat Indonesia dimasa depan.

Rekaman video rapat ini dengan durasi 3 jam dapat dilihat dengan klik/tap di link berikut ini:

http://www.citizenjurnalism.com/hot-topics/rapat-pansus-dpr-dengan-warga-dki-perihal-mafia-rumah-susun/

 
Kemudian klik/tap di bagian gambar/video untuk menjalankannya.

Berita yang Benar Adalah Berdasarkan Fakta dan Data yang Lengkap

Leave a comment

Berita benar itu berdasarkan fakta dan data yang lengkap, bukan karena rekayasa untuk memaksakan opini untuk kepentingan tertentu. Tunjukkan fakta dan datanya yang lengkap sehingga berita itu bisa diakui kebenarannya.

PPRSC Sayangkan Wakil Ketua DPRD DKI Tidak Ikuti Perkembangan Soal Rusun

Wed, 12/02/2014 – 06:30 WIB

 
RIMANEWS – Juru Bicara Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran (PPRSC) Justiani Liem menyayangkan pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI, Boy Bernardi Sadikin (BBS) yang menyatakan adanya aktor intelektual yang bermain di dalam konflik antara warga, pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) dan pengelola ITC Mangga Dua.

“Kasihan Boy perlu dikirimi tolak angin. Sayang sekali Boy sebagai wakil rakyat memiliki wawasan yang sempit dan tidak mengikuti perkembangan soal Rusun,” tegas Justiani di Jakarta, Selasa (11/2).

Dijelaskan Justiani, bahwa Kongres 18 Desember 2013 dengan Keynote Speaker Menkop UMKM sudah memutuskan solusi untuk menegakkan UU Rusun 20/2011, yakni pertama, pembentukan Koperasi Kelola Kawasan (K3) sehingga kawasan menjadi milik warga dan prinsip gotong royong dari oleh untuk warga. Berikutnya, lanjut Justiani, PPRS sebagai wali amanah warga adalah Nirlaba. Dan ketiga, penerapan sistem manajemen online sehingga warga bisa mengontrol pemasukan dan pengeluaran uang secara transparan dan real time.

Dalam Kongres itu juga dirumuskan oleh berbagai Instansi Pemerintah yang hadir seperti BPN, Kejaksaan Agung, Menkop UMKM, PLN, PDAM, Mendag, dll yang menyatakan siap mengawal PP Rusun agar berpihak ke warga dengan menambahkan beberapa poin. Poin yang dimaksud yaitu pertama agar warga bisa mengelola sendiri kawasan rusun. Kedua, apabila menunjuk pengelola maka perusahaan pengelola tidak boleh terafiliasi dan atau terkoneksi dengan pengembang (anti monopoli). Dan terakhir, peserta yang berhak hadir dalam RUTA harus pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik dan kuasa tidak boleh diberikan kepada orang luar/non penghuni.

“Boy jelas-jelas tidak update bagaimana perkembangan telematika memungkinkan koperasi kelola kawasan dipantau oleh warga dari mana saja, kapan saja melalui pesan singkat (sms). Boy jangan berpikiran kotor seolah ada otak intelektual yang berkepentingan dana besar mengatasnamakan koperasi,” ungkap Istri Saurip Kadi ini.

Lebih lanjut, Justiani mengakui warga memiliki kesadaran akan menajemen modern yang transparan memakai sms, sehingga aliran dana bisa terpantau dengan transparan.

“Bisa pantau siapa saja yang sudah membayar dan uang dibayarkan kemana saja. Self control dari, oleh, dan untuk warga sehingga kawasan bukan lagi jadi sapi perahan pengembang,” terang dia.

Dengan pernyataan Boy tersebut, Justiani memastikan seluruh warga kawasan rusun tidak akan memilih kembali BBS sebagai wakil rakyat.

Wakil Ketua PPRSC GCM Mustad Sadiki menambahkan, bahwa Menteri Koperasi UMKM secara resmi ditugaskan oleh Presiden SBY agar menghentikan pendzaliman warga rusun dengan solusi cerdas.

“Dan dilaksanakan dengan menugaskan GCM sebagai percontohan,” tukasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI, Boy Bernardi Sadikin menduga adanya aktor intelektual yang bermain di dalam konflik antara warga, pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) dan pengelola ITC Mangga Dua. Untuk itu, Dia meminta DPR dan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman untuk tidak terjebak dalam permasalahan internal di apartemen dan rumah kantor di Ibukota.

Pasalnya, aktor intelektual tersebut berusaha menggiring masalah internal menjadi isu nasional yang sangat besar. Sehingga, DPR dan Kapolri diminta turun tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Persoalan warga ITC Mangga Dua cukup diselesaikan secara internal melalui mekanisme AD/ART PPRS saja. Kalau tidak puas, selesaikan di pengadilan. Nggak perlu dipolitisir seolah-olah menjadi masalah nasional dengan menyeret-nyeret keterlibatan Kapolri. Masih banyak masalah lebih krusial yang perlu segera diselesaikan Kapolri dan para wakil rakyat di Senayan,” ujar Boy di Gedung DPRD, Selasa (11/2).

Hal itu dikemukakan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta menanggapi rencana pertemuan DPR, pimpinan Polri bersama segelintir warga yang mengaku didzolimi oleh aparat hukum, pengurus PPRS dan pengelola ITC Mangga Dua, Senin (17/2) pekan depan.

Menurut Boy, kisruh antara segelintir penghuni dan pengelola kawasan ITC Mangga Dua, Graha Cempaka Mas (GCM) dan sejumlah apartemen dan kawasan niaga di Ibukota merupakan rekayasa sekelompok orang demi meraup keuntungan pribadi dan kelompok. Targetnya adalah mengelola keuangan seluruh kawasan apartemen dan niaga berkedok koperasi.

“Untuk mencapai target, aktor intelektual mengadu domba warga, pengurus PPRS dan pengelola dengan menyebar isu serupa yakni penolakan kenaikan tagihan listrik, service charge dan penggelapan pajak,” kata dia.

Dengan begitu, lanjut Boy, segelintir warga penghuni rusun terprovokasi dan membentuk pengurus PPRS tandingan yang tidak memenuhi aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, pengurus PPRS ilegal membentuk wadah koperasi di setiap kawasan yang dikendalikan oleh Induk Koperasi Kelola Kawasan (IK3) se-Indonesia. Jadi, keuangan di kawasan niaga dan rusun di Indonesia nantinya dikelola oleh IK3.

“Melengserkan pengurus yang sah, itu ada aturannya. Begitu pula manajemen pengelolaan rusun diterapkan sesuai aturan. Orang luar tidak perlu ikut campur urusan antara penghuni dan pengurus PPRS,” jelasnya.

Boy juga mengecam tindakan pengerahan ratusan massa asal Mesuji Lampung oleh Saurip Kadi Cs untuk menduduki kawasan GCM yang bertujuan untuk menjatuhkan kepengurusan PPRS yang sah serta mengambil alih pengelolaan rusun.

“Tindakan Saurip Kadi sudah tidak benar. Kalau merasa benar, silakan gugat ke pengadilan. Jangan memaksakan kehendak dengan mengerahkan massa dari luar menduduki GCM. Bisa saja segelintir penghuni yang di belakang Saurip itu karena murni mendukung atau ketakutan,” jelas dia.

Boy menambahkan pengurus PPRS GCM di bawah kepemimpinan Agus Iskandar dan Djoni Tandrianto dipilih sesuai amanat undang – undang. Begitupun pengurus PPRS ITC Mangga Dua, Henry S Tjandra, dipilih sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sehingga pembentukan PPRS tandingan mengatasnamakan dukungan segelintir warga melanggar aturan hukum.

“Pengurus PPRS juga berwenang menunjuk pengelola yang profesional demi mewujudkan pelayanan optimal bagi warga rusun,” pungkas dia. (IM/RM).

Sumber: http://www.rimanews.com/read/20140212/142101/pprsc-sayangkan-wakil-ketua-dprd-dki-tidak-ikuti-perkembangan-soal-rusun

Juga bisa didapatkan di:

Seperti artikel di media Merdeka.com dibawah ini, apakah sudah memakai fakta-fakta dan data-data yang lengkap dan menyeluruh untuk mengambil kesimpulan sehingga beritanya dapat diakui ke-BENAR-annya? Ataukah hanya untuk memaksakan opini saja?

DPRD: Ada aktor intelektual dalam kisruh Graha Cempaka Mas

Reporter : Saugy Riyandi | Selasa, 11 Februari 2014 12:08
DPRD: Ada aktor intelektual dalam kisruh Graha Cempaka Mas

 

Merdeka.com – Wakil Ketua DPRD DKI, Boy Bernardi Sadikin menduga adanya aktor intelektual yang bermain di dalam konflik antara warga, pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) dan pengelola ITC Mangga Dua. Untuk itu, Dia meminta DPR dan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman untuk tidak terjebak dalam permasalahan internal di apartemen dan rumah kantor di Ibukota.Pasalnya, aktor intelektual tersebut berusaha menggiring masalah internal menjadi isu nasional yang sangat besar. Sehingga, DPR dan Kapolri diminta turun tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut.“Persoalan warga ITC Mangga Dua cukup diselesaikan secara internal melalui mekanisme AD/ART PPRS saja. Kalau tidak puas, selesaikan di pengadilan. Nggak perlu dipolitisir seolah-olah menjadi masalah nasional dengan menyeret-nyeret keterlibatan Kapolri. Masih banyak masalah lebih krusial yang perlu segera diselesaikan Kapolri dan para wakil rakyat di Senayan,” ujar Boy di Gedung DPRD, Selasa (11/2).

Hal itu dikemukakan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta menanggapi rencana pertemuan DPR, pimpinan Polri bersama segelintir warga yang mengaku didzolimi oleh aparat hukum, pengurus PPRS dan pengelola ITC Mangga Dua, Senin (17/2) pekan depan.Menurut Boy, kisruh antara segelintir penghuni dan pengelola kawasan ITC Mangga Dua, Graha Cempaka Mas (GCM) dan sejumlah apartemen dan kawasan niaga di Ibukota merupakan rekayasa sekelompok orang demi meraup keuntungan pribadi dan kelompok. Targetnya adalah mengelola keuangan seluruh kawasan apartemen dan niaga berkedok koperasi.“Untuk mencapai target, aktor intelektual mengadu domba warga, pengurus PPRS dan pengelola dengan menyebar isu serupa yakni penolakan kenaikan tagihan listrik, service charge dan penggelapan pajak,” kata dia.

Dengan begitu, lanjut Boy, segelintir warga penghuni rusun terprovokasi dan membentuk pengurus PPRS tandingan yang tidak memenuhi aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, pengurus PPRS ilegal membentuk wadah koperasi di setiap kawasan yang dikendalikan oleh Induk Koperasi Kelola Kawasan (IK3) se-Indonesia. Jadi, keuangan di kawasan niaga dan rusun di Indonesia nantinya dikelola oleh IK3.

“Melengserkan pengurus yang sah, itu ada aturannya. Begitu pula manajemen pengelolaan rusun diterapkan sesuai aturan. Orang luar tidak perlu ikut campur urusan antara penghuni dan pengurus PPRS,” jelasnya.

Boy juga mengecam tindakan pengerahan ratusan massa asal Mesuji Lampung oleh Saurip Kadi Cs untuk menduduki kawasan GCM yang bertujuan untuk menjatuhkan kepengurusan PPRS yang sah serta mengambil alih pengelolaan rusun.

“Tindakan Saurip Kadi sudah tidak benar. Kalau merasa benar, silakan gugat ke pengadilan. Jangan memaksakan kehendak dengan mengerahkan massa dari luar menduduki GCM. Bisa saja segelintir penghuni yang di belakang Saurip itu karena murni mendukung atau ketakutan,” jelas dia.

Boy menambahkan pengurus PPRS GCM di bawah kepemimpinan Agus Iskandar dan Djoni Tandrianto dipilih sesuai amanat undang – undang. Begitupun pengurus PPRS ITC Mangga Dua, Henry S Tjandra, dipilih sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sehingga pembentukan PPRS tandingan mengatasnamakan dukungan segelintir warga melanggar aturan hukum.

“Pengurus PPRS juga berwenang menunjuk pengelola yang profesional demi mewujudkan pelayanan optimal bagi warga rusun,” pungkas dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, kisruh di kawasan rusun dapat diselesaikan sesuai mekanisme yang ada dalam AD/ART PPRS.

Basuki menduga ada kelompok tertentu yang mencoba menggusur kepengurusan PPRS yang sah demi mencari keuntungan dengan merusak sistem iuran pengelolan lingkungan. Namun, kepengurusan PPRS yang sah hanya dapat dicopot melalui prosedur hukum yang saja.

“Pencopotan pengurus PPRS yang sah mengatasnamakan segelintir orang tidak bisa, harus terpenuhi 50 persen plus satu. Itu pun ada mekanisme dan aturannya jelas. Kalau pengurus rusun di Ibukota dengan mudah dicopot tanpa aturan, Pemprov DKI akan sulit mengontrol, tambahnya.

[war]

Pemutusan Listrik oleh Pengelola Tidak Mempunyai Dasar Hukum

Leave a comment


Perlakuan pemutusan listrik oleh Pengelola dengan dalih konflik Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) tidak mempunyai dasar hukumnya, untuk argumentasinya adalah sebagai berikut:

  1. Tidak ada aturan, norma dan kaidahnya maupun sanksinya di Peraturan Perundangan di Negara Republik Indonesia, mulai dari UU 16/1995 (diganti dengan UU 20/2011, PP NO 4), Peraturan Menteri Perumahan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Perumahan Republik Indonesia, Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Gubernur (PERGUB).
  2. TIBA-TIBA muncul di AD/ART seluruh apartemen di DKI dan dipertegas di dalam HOUSE RULES.
  3. Sesuai hierarki perundang-undangan, TIDAK BOLEH SUATU KETENTUAN PERATURAN DIBUAT KALAU BELUM ADA KETENTUAN / ATURAN YANG LEBIH TINGGI MENGATURNYA, baik norma, kaidah dan sanksi hukumnya.
  4. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan pemutusan listrik yang ada di AD/ART Apartemen/Rumah Susun adalah ketentuan yang melanggar hukum, cacat hukum dan harus batal demi hukum.
  5. Juga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), melanggar Pasal 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 REPUBLIK INDONESIA.

Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 25 other followers